Anggota Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mendesak dilakukan analisis data menyeluruh untuk menjelaskan penurunan jumlah peserta didik Sekolah Dasar Negeri (SDN) di sejumlah daerah.
Esti menilai perubahan demografi, khususnya penurunan angka kelahiran, merupakan faktor utama yang memengaruhi penurunan pendaftaran murid.
Menurutnya, pasangan muda cenderung membatasi atau menunda memiliki anak sehingga struktur pertumbuhan penduduk mengalami pergeseran signifikan.
Selain faktor demografi, Esti menyoroti kecenderungan masyarakat memilih sekolah berbasis keagamaan dan munculnya program sekolah baru yang turut mengubah distribusi peserta didik.
Ia menyebut contoh program baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Unggul Garuda yang berpotensi menarik siswa dari sekolah yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Esti di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7).
Esti menegaskan pemerintah tidak boleh sembarangan membuka satuan pendidikan baru tanpa kajian dan pemetaan wilayah yang mendalam.
Pemerintah daerah diminta menghitung dampak langsung terhadap sekolah-sekolah eksisting, termasuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik.
Ia mencontohkan kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya Kulon Progo, yang mengalami kekurangan guru untuk Sekolah Rakyat sebagai ilustrasi perlunya perhitungan matang.
Sebagai alternatif kebijakan, Komisi X sedang mengkaji opsi penggabungan sekolah (regrouping) untuk SDN dengan jumlah murid yang sangat minim.
Esti mengakui langkah tersebut sensitif dan memerlukan pendekatan hati-hati demi efisiensi anggaran dan pemanfaatan sumber daya pendidikan.
Namun ia menegaskan kebijakan penggabungan tidak boleh diberlakukan secara seragam, terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki kendala akses dan jumlah siswa terbatas.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, sepakat bahwa perlu dievaluasi apakah fenomena penurunan murid bersifat nasional atau kasuistis di daerah tertentu.
Puan mendorong pembuatan peta nasional kebutuhan satuan pendidikan berbasis desa dan kecamatan yang memproyeksikan data penduduk hingga 10 tahun ke depan sebagai dasar perencanaan.







