Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan kekhawatiran atas munculnya sejumlah sekolah negeri yang tidak menerima murid baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (15/7/2026) sebagai dorongan agar pemerintah menelaah ulang kebijakan penataan satuan pendidikan dasar di berbagai wilayah.
Puan menekankan perlunya analisis mendalam untuk menentukan apakah fenomena tersebut bersifat luas secara nasional atau hanya terlokalisir pada beberapa daerah tertentu.
Menurutnya, identifikasi akar masalah penting agar langkah yang diambil tepat sasaran.
Ia menyebut beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekurangan peserta didik, antara lain penurunan jumlah anak usia sekolah, perpindahan penduduk, serta ketidaksesuaian penyebaran sekolah dengan perkembangan permukiman.
Puan juga menyinggung berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan di sekolah negeri sebagai kemungkinan penyebab lain.
Dalam menanggapi situasi ini, Puan mengingatkan pemerintah untuk tidak mengadopsi kebijakan seragam di seluruh daerah tanpa mempertimbangkan konteks lokal.
Ibu ketua DPR RI meminta pembuatan peta kebutuhan satuan pendidikan tingkat nasional yang dipetakan hingga skala desa dan kecamatan.
Pemetaan tersebut harus mengintegrasikan data jumlah anak usia sekolah, tren kelahiran, perkembangan permukiman, kapasitas sekolah, jarak tempuh, kondisi geografis, serta proyeksi penduduk untuk minimal sepuluh tahun ke depan.
Hasil pemetaan kemudian harus menjadi acuan dalam menentukan sekolah yang perlu direvitalisasi, dikembangkan sebagai sekolah rujukan, digabung, atau dipertahankan karena memiliki fungsi strategis bagi masyarakat.
Puan menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar yang mudah dijangkau dan bermutu.
Jika penggabungan sekolah dipilih, pemerintah wajib memastikan ketersediaan transportasi yang aman, waktu tempuh layak, kesiapan sekolah penerima, dan perlindungan bagi anak dari keluarga rentan agar tidak terjadi putus sekolah.
Lebih jauh, Puan mendorong transformasi mutu sekolah negeri agar kembali menjadi pilihan yang dipercayai keluarga.
Ia juga menyatakan bahwa DPR RI akan mengawal proses penataan sekolah dasar agar menjadi bagian dari reformasi layanan pendidikan nasional, dengan ukuran keberhasilan berdasar akses dan peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar jumlah satuan pendidikan yang berkurang.







