Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas di Pelabuhan Pontianak harus segera direalisasikan karena kondisinya sudah mendesak.
Ia memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pontianak di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (5/8/2026).
Krisantus menyatakan pendangkalan bukan sekadar persoalan teknis pelabuhan, melainkan telah memengaruhi distribusi logistik, layanan publik, dan keselamatan pelayaran.
Untuk itu ia mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan guna menyusun langkah konkret agar aktivitas pelayaran dan roda perekonomian daerah tidak terus terganggu.
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan kasus kapal kandas meningkat: 87 kasus pada 2024, 102 kasus pada 2025, dan 56 kasus hingga Juli 2026.
Beberapa titik alur pelayaran terindikasi mengalami pendangkalan sampai kedalaman sekitar minus 3,2 meter Low Water Spring (LWS), sehingga kapal hanya bisa melintas sekitar enam jam setiap hari dan sangat bergantung pada pasang surut.
Sungai Kapuas disebut krusial bagi mobilitas penumpang, distribusi barang, serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat di Kalimantan Barat.
Pendangkalan telah mengganggu kegiatan perdagangan, distribusi bahan bakar minyak (BBM), pasokan oksigen rumah sakit, dan meningkatkan risiko kecelakaan akibat kapal kandas.
Menurut Krisantus, pengerukan alur bersinggungan dengan ketahanan logistik, pelayanan kesehatan, pasokan energi, dan keselamatan pelayaran di wilayah tersebut.
Sejak 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo, Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), serta menjajaki kerja sama dengan calon investor.
Pemprov juga telah dua kali mengirim surat kepada Menteri Perhubungan untuk mendorong percepatan penanganan pendangkalan alur Sungai Kapuas.
Pemerintah daerah menargetkan pemulihan kedalaman alur minimal hingga minus 5 meter LWS agar jalur pelayaran dapat beroperasi 24 jam dengan sistem dua arah, sehingga bongkar muat dan distribusi logistik menjadi lebih efektif.
Untuk mencapai itu Pemprov Kalbar membuka peluang pembiayaan di luar APBN maupun APBD sesuai ketentuan, termasuk melalui mekanisme konsesi dan kemitraan strategis dengan badan usaha pelabuhan serta pihak swasta.
Perwakilan PT Pelindo, Mustafa, menyatakan kondisi pendangkalan sudah pada tahap darurat, namun pihaknya belum dapat melakukan pengerukan tanpa adanya penugasan resmi dari Kementerian Perhubungan.
Mustafa menambahkan pengerukan yang dilakukan pada periode 2017 hingga 2019 berjalan karena adanya penugasan langsung dari Kementerian Perhubungan.
Perwakilan PT PAS, Jumadi, menyatakan perusahaan siap mendatangkan kapal pengeruk dalam dua hingga tiga bulan apabila seluruh aspek perizinan, regulasi, dan skema kerja sama telah diselesaikan serta ada kepastian perlindungan hukum.
Rapat ini dianggap sebagai langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, regulator, operator pelabuhan, dan calon investor.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mengupayakan audiensi dengan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat realisasi pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas.







