Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit agar lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat memimpin rapat koordinasi dengan perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit pada Selasa (14/7/2026).
Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat.
Krisantus menekankan bahwa operasi perusahaan di wilayah tersebut tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan tanpa mematuhi kearifan lokal serta peraturan yang berlaku.
Ia meminta setiap korporasi mengambil peran dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan operasional.
Pertumbuhan industri, menurutnya, harus selaras dengan pembangunan daerah agar manfaat investasi dirasakan oleh publik secara langsung.
Selain kepatuhan terhadap aturan, Wakil Gubernur juga mengangkat isu pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia mencatat adanya kawasan pemukiman yang belum layak di sekitar area perusahaan sebagai indikator bahwa implementasi CSR belum optimal.
Krisantus meminta agar program CSR dirancang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat di sekitar operasional perusahaan.
Topik optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi bagian penting pembahasan, khususnya potensi dari Pajak Air Permukaan (PAP).
Pemerintah daerah menilai penerimaan dari sektor ini masih dapat ditingkatkan seiring kegiatan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air.
Untuk mengawasi kepatuhan perpajakan terkait penggunaan air, Krisantus mengumumkan rencana pembentukan tim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan evaluasi pemakaian air permukaan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.
“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya,” ujarnya.
Rapat itu juga membahas pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara sesuai arahan pemerintah pusat.
Krisantus menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ekspor tersebut membutuhkan dukungan seluruh pelaku usaha serta kepatuhan terhadap regulasi dan kepentingan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan akan melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit.
Ia menambahkan bahwa pertemuan lanjutan akan dijadwalkan untuk memastikan seluruh perusahaan hadir dan melaksanakan kewajiban mereka demi kemajuan Kalimantan Barat.
Dengan koordinasi yang diperkuat antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta, Pemprov berharap industri kelapa sawit di daerah menjadi lebih tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.







