JENGGALA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membantu para Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres 2024. Langkah ini dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan mereka untuk mendaftar sebagai capres-cawapres.
Komisioner KPU, Idham Holik, menegaskan bahwa KPU akan mengikuti peraturan PKPU yang berkaitan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan keputusan MK. Ia menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 16 Oktober.
Idham menjelaskan bahwa kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres harus mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo, sesuai dengan pasal 171 ayat 1 dan 4 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
“Menurut ayat 1, seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai capres-cawapres harus meminta izin kepada presiden,” jelas Idham.
Idham juga menyebutkan bahwa perizinan ini akan menjadi salah satu persyaratan bagi kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres dalam pilpres mendatang.
Selain itu, KPU akan mengikuti putusan MK nomor 90/puu-xxi/2023 untuk menyesuaikan norma dalam PKPU nomor 19 tahun 2023. KPU berkomitmen untuk taat pada ketentuan yang diatur oleh hukum pemilu dan putusan MK.







