JENGGALA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan calon presiden dan wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023.
Putusan MK menyatakan bahwa syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden harus memiliki usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Komisioner KPU Idham Holik menegaskan bahwa KPU akan mematuhi putusan MK dan mengikuti semua ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. KPU akan membantu kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden dengan menyesuaikan peraturan KPU mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan putusan MK.
Idham Holik menyatakan, “KPU berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dalam Undang-Undang Pemilu dan putusan MK, termasuk Putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Kami akan mengubah norma dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai dengan putusan MK.”
Lebih lanjut, Idham menjelaskan bahwa kepala daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres 2024 harus mendapatkan izin dari Presiden Jokowi. Izin ini juga menjadi syarat bagi partai politik untuk mengajukan dokumen pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa KPU akan mengirim surat kepada DPR dan Pemerintah untuk membahas revisi Peraturan KPU tersebut. Hal ini sesuai dengan kewajiban KPU untuk berkonsultasi dengan DPR dan lembaga pemerintah sebelum merevisi peraturan.
Hasyim menjelaskan, “KPU akan menyusun perubahan atau revisi peraturan KPU dan akan menyampaikannya kepada pemerintah dan DPR, khususnya Komisi II DPR, dalam waktu dekat.”
MK telah mengabulkan gugatan terkait syarat usia minimal 40 tahun atau pengalaman kepala daerah sebagai syarat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, sesuai dengan Permohonan Uji Materiel terkait Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.







