Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat terdapat 11,54 juta perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025.
Angka tersebut diperoleh dari hasil Pendataan Keluarga 2025 dan menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih responsif gender.
Secara total, jumlah keluarga di Indonesia tercatat mencapai 74,09 juta keluarga.
Pernyataan ini disampaikan oleh Tuty Ernawati, Fungsional Muda Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPPA, dalam kegiatan sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaan Gender bertema “Jaksel Kompak: Melayani dengan Hati, Wujudkan Kesetaraan untuk Semua”.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jakarta pada Jumat 26 Juni 2026.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,4 juta jiwa.
Dari total tersebut, penduduk laki-laki mencapai 50,47 persen, sedangkan perempuan 49,53 persen.
Perempuan dewasa usia 18-59 tahun tercatat sekitar 29,57 persen dari total populasi.
Tuty menekankan bahwa perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki kebutuhan layanan yang berbeda dibanding kelompok lain.
Oleh karena itu, kebijakan pembangunan tidak dapat disusun dengan pendekatan tunggal dan harus mempertimbangkan perbedaan pengalaman dan kebutuhan perempuan.
Pembangunan yang tidak memperhitungkan aspek gender berpotensi memperlebar kesenjangan dan menghambat inklusivitas serta keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.
Selain itu, kebijakan harus mampu menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan sebagaimana bagi laki-laki.
Di tingkat daerah, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Selatan, Rizky Hamid, melaporkan bahwa 20 dari 65 lurah di wilayahnya dipimpin oleh perempuan.
Jumlah itu setara dengan sekitar 31 persen dari total kepala kelurahan di Jakarta Selatan.
Rizky menilai peningkatan kepemimpinan perempuan menunjukkan kemajuan, namun menekankan bahwa ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah jabatan yang diduduki perempuan.
Indikator utama menurutnya adalah hadirnya kebijakan dan pelayanan publik yang benar-benar memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.
Salah satu upaya yang didorong untuk mendukung perempuan dan keluarga adalah optimalisasi fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
RPTRA dipandang sebagai fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan perempuan, anak, dan keluarga dalam konteks pelayanan publik di tingkat komunitas.







