Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar publik menghormati proses hukum yang tengah berlangsung di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya percaya pada profesionalisme kedua institusi penegak hukum tersebut dalam penanganan perkara, menurut keterangan yang dikonfirmasi pada Senin 13 Juli 2026.
KPK menekankan pentingnya keterbukaan kedua institusi saat menyampaikan perkembangan kasus kepada publik.
Menurut KPK, transparansi menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum.
Lembaga antirasuah tersebut juga mengimbau semua pihak memberi ruang kepada aparat penegak hukum menyelesaikan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada Sabtu 11 Juli 2026, Kortas Tipidkor Polri secara formal melimpahkan penanganan tiga perkara dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung.
Plt. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Rudi Margono, menyatakan pihaknya akan menerima penyerahan ketiga perkara itu sebagai bentuk komitmen untuk mempercepat penanganan dan menjaga profesionalisme serta sinergi antarinstansi.
Margono menambahkan meski beralih ke penanganan Jampidsus, koordinasi dengan Kortas Tipidkor Polri akan terus berlangsung untuk memastikan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus.
Dalam pengumuman yang dilakukan oleh Kakortastipidkor Bareskrim Polri, Irjen Totok Suharyanto, disebutkan telah ada dua orang yang ditetapkan tersangka.
Satu tersangka adalah mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah (FA), dan satu lagi berasal dari pihak swasta berinisial DR; FA telah ditetapkan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan.







