Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek dan menemukan indikasi penerimaan gratifikasi minimal sebesar Rp3,5 miliar.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan perkara ini bermula dari proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Langkat tahun 2025.
Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan, KPK menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni Syah Afandin sebagai penerima dan Yaqub Abdhal Al Mu’arif sebagai pemberi suap.
Taufik menjelaskan bahwa Yaqub diduga memperoleh sejumlah paket pekerjaan melalui pengadaan langsung setelah berkoordinasi dengan pejabat terkait.
Dalam konteks politik, Yaqub tercatat sebagai pihak swasta yang juga menjadi tim sukses Syah Afandin pada Pilkada 2024.
Rinciannya, di Dinas Pendidikan tercatat 80 paket pekerjaan dengan total nilai Rp9,5 miliar.
Sementara di Dinas Perkim tercatat lima paket pekerjaan dengan nilai keseluruhan Rp748 juta.
KPK menduga Syah Afandin meminta fee 10 persen dari proyek Dinas Pendidikan dan 17 persen dari proyek Dinas Perkim.
Menurut perhitungan KPK, fee yang disepakati mencapai Rp990 juta untuk proyek pendidikan dan Rp126,8 juta untuk proyek Perkim.
Dalam proses penyerahan, KPK menduga Yaqub telah menyerahkan uang sebesar Rp800 juta kepada Syah Afandin hingga April 2026 melalui perantara, termasuk sopir pribadinya.
Pada akhir Juni 2026, Syah kembali meminta Rp300 juta sebagai bagian dari komitmen fee, namun Yaqub menyatakan hanya mampu menyerahkan Rp100 juta.
Pada Kamis 2 Juli 2026 sekitar pukul 08.00 WIB, Yaqub dan Syah bertemu di sebuah kafe di Medan untuk penyerahan uang Rp100 juta tersebut.
Tak lama setelah penyerahan, tim KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menemukan uang Rp100 juta yang disimpan di bawah jok kursi depan mobil yang digunakan perantara.
Selain uang Rp100 juta, penyidik turut menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing senilai sekitar Rp1,22 miliar.
Penyitaan lain meliputi dua rekening atas nama Syah Afandin dengan saldo Rp2,27 miliar, BBE, serta 55 keping logam platinum dengan berat sekitar 55 kilogram.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain oleh Syah Afandin yang nilainya sedikitnya Rp3,5 miliar terkait mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta pengisian jabatan camat.
Selain itu, penyidik mendalami dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP serta potensi korupsi dalam pengadaan seragam sekolah dasar.
Syah Afandin dijerat dengan Pasal 12 huruf a, b, dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999.
Sementara Yaqub dikenakan Pasal 605 atau 606 KUHP juncto aturan penyesuaian pidana terkait dugaan pemberian suap proyek.
KPK menahan kedua tersangka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 3 hingga 22 Juli 2026.
Lokasi penahanan ditetapkan berbeda; Syah Afandin ditahan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, sedangkan Yaqub dititipkan di Rutan Polresta Medan.







