KPK mengantongi informasi tentang dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di beberapa kantor imigrasi.
Data awal itu berasal dari laporan masyarakat yang saat ini dijadikan bahan pengembangan penyidikan.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaga terus menerima laporan serupa dari berbagai wilayah.
Budi menyampaikan keterangan tersebut di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 26 Juni 2026.
KPK belum mengumumkan secara rinci kantor imigrasi mana saja yang diduga terlibat karena perkara masih dalam tahap pengembangan.
Lembaga antikorupsi juga tengah memetakan wilayah dengan konsentrasi tinggi warga negara asing, termasuk di Bali.
Satu langkah yang telah ditempuh adalah penggeledahan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada 19 Juni 2026.
Direktur Penyidikan KPK, Taufik Hidayat, mengonfirmasi adanya indikasi aliran setoran yang terungkap setelah rangkaian penggeledahan di Bali.
KPK belum mengumumkan besaran dugaan setoran maupun identitas penerima aliran dana tersebut.
Penyidik masih mendalami seluruh informasi dan barang bukti; jumlah setoran dan keterlibatan biro jasa sedang ditindaklanjuti tim penyidik.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
1. Silmy Karim, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024.
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025.
3. Jaya Saputra, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat.
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal.
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal.
6. Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS.
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
KPK menyita berbagai aset dengan nilai sekitar Rp17,5 miliar sebagai barang bukti.
Barang bukti tersebut meliputi tujuh mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing.
Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 Juni 2026, kata Setyo.
Kedelapan tersangka dijerat Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan/atau Pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







