Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi di wilayah Kabupaten Bogor ke tahap penyidikan.
Namun hingga kini lembaga antirasuah belum menetapkan tersangka dan masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan keputusan kenaikan status itu diambil setelah mendapat persetujuan pimpinan KPK.
Menurut Budi, pimpinan KPK menggelar perkara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan di Kabupaten Bogor pada Kamis, 20 Agustus 2026, Malam.
Penjelasan tersebut disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Budi menjelaskan perkara ini menyangkut dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara terkait pemotongan upah di Dinas Bapenda Kabupaten Bogor.
Ia menambahkan modus yang didalami adalah penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
Penyidik akan memperluas pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat serta pihak yang menerima aliran dana hasil pemotongan tersebut.
Terkait informasi dugaan penerimaan dana oleh Bupati Bogor atau pihak tertentu, Budi mengatakan identitas pihak yang bertanggung jawab masih dalam pendalaman pada tahap penyidikan.
Dalam proses penyelidikan sebelumnya, KPK memanggil sejumlah saksi sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat ke lembaga antirasuah.
Petugas juga mengamankan sejumlah uang dalam rangkaian kegiatan penyelidikan dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar.
Budi menegaskan peningkatan perkara ke tahap penyidikan dilakukan secara objektif dan menampik adanya intervensi dalam penanganan kasus tersebut.
KPK kini fokus melengkapi kebutuhan formil penyidikan dan akan memanggil saksi tambahan untuk mengonfirmasi temuan selama penyelidikan.
Penetapan tersangka akan dilakukan setelah penyidik menilai alat bukti telah cukup.







