Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan perbaikan tata kelola layanan penyeberangan sebagai langkah pencegahan setelah proses penindakan, bekerja sama dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Sinergi antara kedua lembaga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dan mencakup pemetaan risiko, rekomendasi perbaikan, monitoring, serta peninjauan implementasi di lapangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penegakan hukum saja.
Menurut Budi, selain proses penindakan, KPK melakukan identifikasi risiko, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memantau tindak lanjut untuk memastikan perubahan berjalan konkret.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat 4 September 2026.
Pada 2025 KPK memetakan sejumlah area berisiko dalam tata kelola ASDP, antara lain pengadaan kapal baru, pengelolaan armada atau ship management, serta integrasi manifest penumpang.
Temuan pemetaan menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi perbaikan sistem yang disusun bersama ASDP.
Memasuki 2026, KPK melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut dan mencatat adanya pergeseran dari sekadar rekomendasi menuju perubahan sistem dan implementasi di lapangan.
Dalam aspek pengadaan kapal, KPK mendorong penguatan regulasi internal agar proses lebih jelas dan akuntabel.
ASDP telah menyusun draf Keputusan Direksi yang mengatur pengadaan kapal baru, kapal bukan baru, dan skema financial lease terpadu.
Penyusunan regulasi tersebut dilakukan dengan pendampingan BPKP dan di dalamnya telah mengakomodasi sebagian besar rekomendasi KPK.
Dalam pemantauan terakhir, draf regulasi itu berada pada tahap penandatanganan oleh jajaran Direksi, meskipun KPK masih memberikan catatan untuk mempertajam ketentuan.
Untuk pengelolaan armada, KPK mendorong kebijakan yang lebih terukur terkait peremajaan serta pemeliharaan kapal.
Salah satu perhatian penting KPK adalah integrasi data manifest penumpang antara sistem Ferizy dan Inaportnet.
Proses integrasi ini sudah memasuki tahap penandatanganan Nota Kesepahaman kerahasiaan antara Kementerian Perhubungan dan ASDP.
Lebih jauh, telah dilakukan piloting di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Uban serta penyepakatan terkait kebutuhan perubahan sistem.
Budi menegaskan bahwa integritas data manifest tidak hanya soal administrasi.
“Karena integritas data manifest tidak hanya berkaitan dengan tata kelola administrasi, tetapi juga berhubungan dengan keselamatan dan perlindungan masyarakat,” jelasnya.
Untuk memastikan penerapan perbaikan, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK melakukan field review pada Agustus 2026.
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan di Ketapang-Banyuwangi, Surabaya, dan Bitung, Sulawesi Utara.
Dalam kunjungan itu KPK melakukan verifikasi langsung terhadap implementasi perbaikan sistem dan berdiskusi dengan ASDP, regulator, serta pemangku kepentingan layanan penyeberangan.
KPK menilai bahwa kesinambungan antara penindakan dan pencegahan penting agar celah korupsi yang pernah muncul tidak kembali terbuka.
Harapan KPK adalah agar pembenahan tata kelola tidak hanya mencapai kepatuhan administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik secara nyata.
“Pada akhirnya, pencegahan korupsi bukan sekadar upaya menutup celah terjadinya penyimpangan. Tetapi juga memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” kata Budi.







