Komitmen supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan diarahkan pada penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, termasuk pengiriman surat resmi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung).
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa komunikasi lisan telah dilakukan sebagai langkah awal pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi.
Setyo menegaskan bahwa tindakan supervisi tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Mekanisme formal untuk supervisi akan dilaksanakan melalui permintaan resmi yang dibahas sesuai dengan standar operasional prosedur internal KPK.
Ia menilai terlalu dini untuk membahas kemungkinan pengambilalihan penanganan perkara karena proses penyidikan di Kejaksaan Agung masih berlangsung dan memerlukan pendalaman alat bukti serta dokumen.
Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
Setyo meminta agar seluruh pihak memberikan ruang bagi Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang berjalan.
KPK juga akan mempertahankan jalur komunikasi dan koordinasi formal guna memastikan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyampaikan keyakinan bahwa Kejaksaan Agung memiliki komitmen untuk mengusut tuntas kasus ini meskipun salah satu tersangkanya adalah mantan pejabat di institusi tersebut.
Menurut Setyo, interaksi antara pimpinan kedua lembaga mencerminkan keseriusan Kejaksaan Agung dalam menindaklanjuti penanganan perkara.
Sebelumnya, Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah melimpahkan tiga perkara dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung, yakni kasus tata niaga batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel.
Dalam pelimpahan tersebut, penyidik menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan pihak swasta Don Ritto sebagai tersangka.
Keduanya kini menjalani proses hukum sesuai kewenangan Kejaksaan Agung.







