KPK mencatat adanya penurunan signifikan pada indikator integritas dan pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Bengkulu dalam dua tahun terakhir.
Penurunan itu terlihat dari dua instrumen pemantauan, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Berdasarkan data KPK, skor SPI Kota Bengkulu turun dari 70,67 pada 2024 menjadi 64,83 pada 2025, sehingga daerah ini dikategorikan rentan.
Komponen yang dinilai oleh para ahli juga mengalami penurunan, dari skor 68,74 pada 2024 menjadi 63,28 pada 2025.
Sementara itu, skor MCSP Kota Bengkulu tercatat 85 pada 2024 dengan nilai area penganggaran mencapai 99.
Pada 2025 skor MCSP turun drastis menjadi 67, sedangkan nilai area penganggaran turun ke angka 60.
Budi menyampaikan temuan tersebut dalam keterangannya pada Minggu 6 September 2026 dan menekankan urgensi langkah perbaikan.
KPK mengingatkan bahwa Kota Bengkulu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp1,2 triliun, sehingga risiko penyimpangan harus diminimalkan sejak awal.
Menurut KPK, pengawasan tidak cukup dilakukan hanya pada tahap pengadaan barang dan jasa (PBJ), melainkan harus dimulai saat program direncanakan dan anggaran disusun.
Pengawasan juga perlu mencakup proses pembahasan dan persetujuan anggaran bersama DPRD, termasuk mekanisme di Banggar DPRD, agar rantai risiko dapat diawasi secara menyeluruh.
Dari sisi eksekutif, pengendalian harus diperkuat sejak perencanaan hingga pelaksanaan dan PBJ, sedangkan legislatif diminta menjalankan proses yang transparan dan objektif.
KPK menegaskan bahwa sektor PBJ termasuk area rawan korupsi; sejak 2004, sekitar 24 persen atau 446 perkara yang ditangani berkaitan dengan PBJ.
Sedangkan perkara suap dan gratifikasi mencapai 61,9 persen atau 1.132 perkara dari total 1.827 perkara yang ditangani KPK.
KPK menyebut SPI dan MCSP sebagai instrumen pencegahan yang berfungsi memberikan gambaran risiko sekaligus sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah.
Oleh karena itu, setiap penurunan indikator harus direspon dengan langkah perbaikan konkret, terutama pada area yang menunjukkan tingkat risiko lebih tinggi.







