Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan terkait dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu.
Pengembangan itu dilakukan setelah tim penyidik menemukan petunjuk baru, sementara awal perkara terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa serangkaian penggeledahan berlangsung di wilayah Bengkulu pada Senin 27 Juli 2026.
Sasaran penggeledahan mencakup kantor dan rumah milik pihak swasta yang berbisnis di bidang alat kesehatan serta pengelolaan limbah.
Penyidik juga melakukan penggeledahan di kediaman Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota Bengkulu.
Dari hasil penggeledahan itu, KPK mengamankan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai dalam bentuk rupiah senilai lebih dari Rp4 miliar.
Menurut Budi, tindakan penggeledahan dimaksudkan untuk melengkapi alat bukti dan mendalami dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
KPK menegaskan sampai saat ini belum ada penetapan tersangka baru terkait pengembangan perkara tersebut.
Pengembangan perkara dari hasil OTT menjadi pola yang kerap diterapkan KPK untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas, demikian keterangan dari lembaga anti‑korupsi tersebut.
Dalam penyidikan utama di Rejang Lebong, penyidik menemukan bukti adanya dugaan penerimaan lain oleh bupati dari pihak swasta yang berbeda dengan konstruksi perkara pokok; temuan itulah yang mendorong perluasan penyelidikan ke wilayah Pemkot Bengkulu.







