Jenggala.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan dua bidang tanah hasil rampasan perkara korupsi kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali. Aset-aset tersebut terkait kasus pengadaan lahan program rumah dengan uang muka (down-payment /DP) Rp0 di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan aset-aset itu disita dari terpidana Tommy Adrian dan Rudy Hartono Iskandar. Menurut dia, ini merupakan bagian dari upaya pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi barang rampasan.
“Sehingga nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa 28 April 2026. Budi menegaskan aset hasil sitaan jangan hanya menjadi simbol penegakan hukum, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.
Objek yang diserahkan berupa dua bidang tanah masing-masing seluas 825 meter persegi yang berlokasi di Gianyar. Menurut penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, total nilai aset-aset tersebut mencapai sekitar Rp2,04 miliar.
Dalam perkara ini, kedua terpidana terbukti melakukan praktik korupsi dalam proses pembelian lahan yang bermasalah. Putusan pengadilan juga menjatuhkan pidana penjara serta denda, termasuk kewajiban pembayaran uang pengganti dalam jumlah besar.
Keputusan ini juga telah berkekuatan hukum tetap setelah disahkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga, penyerahan aset hasil rampasan kasus tersebut untuk kepentingan umum dapat dilakukan.
KPK mengapresiasi kerja sama Pemkab Gianyar untuk menerima dan mengelola aset tersebut. “Kami berharap sinergi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar hasil penindakan korupsi dapat bermanfaat bagi masyarakat,” kata Budi.







