Komisi Pemberantasan Korupsi terus memperluas penyidikan terkait dugaan pungutan ilegal dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.
Penyidik kini menelusuri dugaan setoran yang berasal dari sejumlah kantor imigrasi di berbagai daerah, tidak terbatas pada Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan Bali.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik masih mengumpulkan fakta-fakta terkait aliran setoran tersebut.
Pernyataan Taufik disampaikan kepada wartawan pada Selasa 21 Juli 2026, saat tim penyidik memperluas pemeriksaan ke beberapa kanim lain.
Tim juga sedang mengkonsolidasikan besaran dugaan penerimaan yang terkait dengan perkara ini.
Salah satu petunjuk awal menyebutkan nilai per biro jasa berkisar antara Rp1 juta sampai Rp1,2 juta per orang, yang kemudian diperhitungkan untuk mendapatkan total keseluruhan.
Penyidik mencocokkan temuan pada tahap penyelidikan dengan bukti yang diperoleh selama penyidikan untuk memastikan jumlah akhirnya.
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan penerimaan rutin sebesar Rp100 juta setiap minggu yang diduga diterima oleh Silmy Karim saat menjabat Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.
Keterangan itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.
Menurut penyelidikan KPK, permintaan bagian dana tersebut diduga disalurkan melalui Direktur Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra.
Jaya Saputra disebut memberi perintah kepada dua pejabat di Direktorat Izin Tinggal, yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, untuk menarik biaya tambahan dari pemohon izin tinggal WNA.
KPK menilai praktik pemungutan itu dilakukan setiap kali dokumen permohonan izin tinggal diproses, sehingga menambah beban biaya bagi pemohon.
Berdasarkan perhitungan awal, total penerimaan ilegal oleh para pelaku selama periode 2022-2026 diperkirakan mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
1. Silmy Karim, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024.
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025.
3. Jaya Saputra, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat.
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal.
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal.
6. Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS.
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.







