Jenggala.id – KPK telah mengungkap penggunaan uang hasil korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Mereka menyatakan telah menemukan indikasi aliran dana korupsi yang diduga untuk Partai NasDem.
“KPK juga menemukan aliran dana yang tampaknya berdasarkan instruksi SYL, digunakan untuk kepentingan Partai NasDem dengan jumlah yang mencapai miliaran rupiah,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (13/10/2023).
Alexander belum membeberkan secara rinci nilai dari uang yang diduga berasal dari korupsi dan ditujukan ke NasDem. Namun, ia mengatakan bahwa penyidik masih terus mendalami kasus ini.
“Kami akan terus mendalami kasus ini,” tambahnya.
KPK juga mengumumkan bahwa mereka akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penerimaan gratifikasi yang diterima oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH.
Alexander sempat menyebutkan bahwa uang hasil dugaan korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi SYL dan keluarganya.
“Uang yang digunakan oleh SYL bersama dengan KS dan MH mencakup pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat untuk keluarganya, hingga pengobatan dan perawatan wajah keluarga dengan total nilai yang mencapai miliaran rupiah,” ungkapnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa KPK telah menemukan bukti awal mengenai jumlah uang yang diterima oleh SYL bersama dengan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH), yang mencapai sekitar Rp 13,9 miliar. Penyidik masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait hal ini.
“Selain itu, ada penggunaan uang lain oleh SYL bersama dengan KS dan MH, serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian, yang diduga digunakan untuk perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah,” lanjut Alexander.
Dalam kasus ini, Syahrul, Kasdi, dan Hatta telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor).
KPK juga menetapkan SYL sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.







