Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sekitar Rp1,5 miliar dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Uang itu diduga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Menurut jubir KPK Budi Prasetyo, insentif tersebut merupakan tambahan penghasilan bagi pegawai yang melaksanakan pengelolaan penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah.
Budi menyampaikan keterangannya pada Selasa, 1 September 2026, dan menegaskan bahwa pemberian insentif pada dasarnya adalah mekanisme yang legal.
Namun penyidik menduga terdapat pemotongan terhadap insentif-insentif yang diterima pegawai Bappenda, sehingga sebagian hak pegawai tidak disalurkan secara penuh.
Diduga pemotongan itu dilakukan oleh oknum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami perkara tersebut.
Sebagai bagian dari penyelidikan, KPK menggeledah Kantor Bappenda dan Kantor BKPSDM Kabupaten Bogor pada Kamis 27 Agustus 2026.
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen yang kini ditelaah untuk mendukung proses penyidikan.
Selain dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, KPK juga mendalami indikasi korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik menyatakan kedua perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan.
Namun, kata Taufik, KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
Penyidik akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara serta menelusuri konstruksi perkara dan aliran dana terkait.
KPK masih mengkaji bukti dan pihak-pihak yang diduga terlibat untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya.







