KPK tengah menindaklanjuti laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK saat ini melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut.
Menurut keterangan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, laporan diserahkan pada Jumat 3 Juli 2026.
Budi menyatakan DGPP akan melakukan verifikasi, analisis, serta koordinasi internal di lingkungan KPK dalam proses pemeriksaan itu.
Keputusan mengenai langkah berikutnya akan ditetapkan setelah seluruh tahapan verifikasi rampung.
KPK berjanji akan mengumumkan hasilnya setelah mekanisme pemeriksaan selesai dilalui.
Pemeriksaan laporan ini dilaksanakan berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program reforma agraria, termasuk pada proses pelepasan kawasan hutan.
Menurut KPK, pelepasan kawasan hutan merupakan program prioritas nasional yang tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apa pun.
Menteri Kehutanan menyatakan menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan oleh Suhardiman Amby setelah pertemuan di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.
Toni, sapaan Raja Juli Antoni, mengatakan amplop tersebut dikembalikan pada 29 Juni 2026 setelah meminta ajudannya untuk mengembalikannya saat Bupati Kuansing itu pergi.
Sebelumnya KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara yang sama.
Suhardiman diduga terlibat pada kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing.
Selain itu, KPK sedang mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.







