Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kekhawatiran praktik penerimaan uang oleh oknum di lingkungan imigrasi masih berlangsung meski sudah terjadi operasi tangkap tangan (OTT).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan dugaan keberlanjutan praktik ini dalam keterangan kepada wartawan pada Rabu 2 September 2026.
Penyidikan menemukan indikasi bahwa proses persetujuan layanan keimigrasian, termasuk izin tinggal bagi warga negara asing (WNA), masih disertai penerimaan uang secara tidak resmi.
Penyidik menduga ada oknum yang menetapkan tarif tertentu untuk mendapatkan persetujuan layanan di tingkat kantor imigrasi (kanim).
Meski perkara sudah berproses di KPK, pola pemungutan tarif di beberapa tingkat kanim diduga tetap berjalan.
Untuk menindaklanjuti temuan ini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah kantor imigrasi yang diduga masih menerapkan praktik serupa.
Hasil penggeledahan menunjukkan variasi: beberapa kantor diduga masih menerima uang, sementara kantor lain sudah menghentikan praktik tersebut.
Salah satu penyitaan yang dilakukan penyidik berlangsung di Bali; uang yang disita diduga merupakan penerimaan yang telah diterima sebelumnya dalam proses pengurusan izin tinggal WNA.
Penyidik kemudian melakukan penghitungan terhadap jumlah uang yang diduga diterima dari pihak-pihak terkait dalam setiap proses pengurusan izin tinggal.
Dalam beberapa kasus, uang yang diduga merupakan penerimaan ilegal dikembalikan kepada pihak-pihak tertentu dan juga dilakukan penyitaan sebagai barang bukti oleh penyidik.
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan penerimaan uang yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.
KPK menegaskan dugaan bahwa Silmy menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta setiap pekan dari praktik pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan penerimaan tersebut diduga terjadi ketika Silmy menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024, dan disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis 4 Juni 2026.
Menurut penyidikan, permintaan bagian itu diduga disalurkan melalui Direktur Izin Tinggal Ditjen Imigrasi, Jaya Saputra.
Selanjutnya, Jaya disebut memerintahkan dua pejabat di Direktorat Izin Tinggal, yakni Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji, untuk menarik biaya tambahan dari pemohon izin tinggal.
KPK menilai setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses kerap disertai pemungutan biaya ekstra dari pihak yang mengajukan.
Penyidik menduga staf Subdirektorat Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah, menggunakan sejumlah rekening nominee untuk menampung dana yang berasal dari biro jasa maupun WNA.
Estimasi KPK menyebut total penerimaan ilegal yang diperoleh para pelaku sepanjang periode 2022-2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
Untuk menyamarkan aliran dana, para tersangka diduga menggunakan istilah-istilah kode seperti “malaikat”, serta sebutan lain seperti vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer untuk menandai penerima.
KPK menyebut uang yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga pendirian perusahaan towing.
Sebagian dana juga diduga dikonversi menjadi emas setelah kasus RPTKA di Kemnaker mulai diselidiki oleh KPK; hal ini diduga terjadi karena kepanikan para pihak yang terlibat.
Pada operasi tangkap tangan dan rangkaian penyelidikan yang berlangsung pada 2-3 Juni 2026, KPK mengamankan 18 orang terkait perkara ini.
Salah satu yang ditangani ialah Silmy Karim yang menyerahkan diri kepada penyidik KPK.
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia.
1. Silmy Karim, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024.
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025.
3. Jaya Saputra, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat.
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal.
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal.
6. Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS.
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
Selain uang tunai, KPK juga menyita berbagai aset yang diperkirakan bernilai sekitar Rp17,5 miliar sebagai barang bukti.
Barang bukti itu meliputi tujuh mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan/atau Pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







