Direktur Utama PT Bank BJB periode 2019-2025, Yuddy Renaldi, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 13 Agustus 2026 sebagai tersangka dalam perkara pengadaan jasa penempatan iklan untuk tahun anggaran 2021-2023.
Yuddy tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 10.42 WIB dan segera menjalani pemeriksaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan tersebut berlangsung dalam kapasitas Yuddy sebagai tersangka.
Sebelumnya Yuddy mengajukan permintaan penjadwalan ulang saat panggilan pemeriksaan terdahulu dengan alasan sedang sakit.
KPK kemudian menjadwalkan ulang pemanggilan dan memanggil Yuddy kembali pada Kamis 13 Agustus 2026.
Selain Yuddy, empat tersangka lain telah ditahan sejak Senin 10 Agustus 2026.
Keempat tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sophan Jaya Kusuma.
Widi diketahui menjabat pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB periode 2020-2024.
Tiga nama lainnya merupakan pimpinan biro iklan yang bekerja sama dengan pihak bank.
Penyelidikan bermula dari penetapan anggaran promosi umum dan produk Bank BJB untuk periode 2021-2023 sebesar Rp801 miliar.
Dari total itu, sekitar Rp410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring.
Penyidik menduga terdapat skema pengadaan yang dibuat untuk mengakomodasi dana nonbudgeter.
Pada akhir 2020, Widi diduga memerintahkan bawahannya mencari agensi periklanan yang bersedia mengelola dana nonbudgeter tersebut.
Untuk memuluskan rencana, Widi diduga memecah paket pengadaan menjadi dua kategori pekerjaan; di bawah Rp200 juta dan senilai Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Pemecahan paket itu diduga dimaksudkan untuk menghindari mekanisme lelang sehingga pengadaan dapat dilakukan lewat penunjukan langsung.
Rencana pemecahan paket tersebut kemudian dilaporkan kepada Yuddy selaku Direktur Utama Bank BJB.
KPK menduga sejumlah rekanan agensi diminta mengakomodasi kebutuhan dana nonbudgeter untuk kepentingan pihak eksternal.
Dalam proses itu, enam perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan.
Penyidik juga menduga panitia pengadaan diperintahkan untuk tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia.
Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai Rp223,6 miliar.







