Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai dan pejabat dari Pemerintah Kabupaten Bogor pada Senin, 31 Agustus 2026.
Pemeriksaan itu berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Empat orang diperiksa sebagai saksi dalam rangka penyidikan, yakni Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor Adi Mulyadi dan pegawai PPPK di Bappenda Gandhi Sukmana.
Selain itu, penyidik turut memeriksa Kepala Subbagian Keuangan Bappenda Kabupaten Bogor Rizki Setiawan serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri.
Budi menyatakan pemeriksaan berkaitan dengan temuan dari penggeledahan yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim penyidik.
Pada Kamis, 27 Agustus 2026, KPK menggeledah kantor Bappenda dan kantor BKPSDM Kabupaten Bogor sebagai bagian dari kelanjutan penyidikan.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga relevan dengan perkara dan kini sedang ditelaah untuk kepentingan proses penyidikan.
Dalam tahap penyelidikan sebelumnya, tim KPK juga mengamankan uang tunai sekitar Rp1,5 miliar yang diduga terkait dengan kasus pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik menyampaikan kedua perkara yang ditangani telah memasuki tahap penyidikan, namun hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan tersangka karena pemeriksaan masih berjalan berdasarkan surat perintah penyidikan umum.
Penyidik akan mendalami konstruksi perkara, aliran dana, serta meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian peristiwa untuk menentukan langkah penyidikan selanjutnya.
KPK juga menyelidiki dugaan korupsi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.







