Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Suradi, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Brantas Abipraya.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, menurut keterangan juru bicara Budi Prasetyo pada Rabu 9 September 2026.
Selain Suradi, penyidik juga memeriksa delapan saksi lain yang dimintai keterangan di Polresta Malang Kota.
Nama-nama saksi tersebut antara lain Agus Prayitno selaku Staf Administrasi Keuangan PT Brantas Abipraya dan Agus Budi Hartanto yang menjabat Project Manager KSO.
Petugas juga memeriksa Mochammad Chilman Azdi dari PT Graha Nirwana Konstruksi serta Endy Cristianto dan Nur Mujahadah.
Daftar saksi dilengkapi oleh Roza Noor Sholihah, Syukur Mursid Brotosejati, dan Hadri Achmad.
KPK belum membeberkan secara rinci pokok materi yang digali dalam pemeriksaan terhadap Suradi dan saksi-saksi lainnya.
Pemeriksaan terhadap Suradi bukan yang pertama; yang bersangkutan sempat dimintai keterangan pada Jumat 12 Juni 2026 dalam penyelidikan terkait perkara PT Brantas Abipraya.
Pusat perhatian penyidikan adalah proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019 yang diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp35,7 miliar.
Nilai kontrak proyek tersebut tercatat sebesar Rp151 miliar, dan penyidik menilai terdapat penyimpangan pada sejumlah tahapan pelaksanaan.
KPK menaruh curiga bahwa pembentukan kerja sama operasi antara PT Brantas Abipraya dan PT Jaya Abadi (KSO Abipraya–Jaya Abadi) hanya bersifat administratif untuk memenuhi syarat tender.
Menurut temuan sementara, pekerjaan proyek diduga sesungguhnya dijalankan oleh perusahaan milik salah satu tersangka, bukan oleh konsorsium yang tercantum dalam dokumen lelang.
Salah satu tersangka yang sudah ditetapkan adalah Ahmad Abdillah (ABD), Direktur PT Agung Pradana Putra.
Pihak lain yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi Mokh Sukiman (SKM) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Muhammad Yanuar Marzuki (MYM) yang menjabat Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan periode 2017-2019.
Terduga lainnya adalah Herman Dwi Haryanto (HDH), mantan General Manager Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2015-2019.
Penyidik menemukan indikasi penyimpangan mulai dari proses pengadaan, pemeriksaan pekerjaan, pembayaran, hingga serah terima hasil pekerjaan.
Akibat dugaan pelanggaran tersebut, volume dan kualitas pekerjaan ditengarai tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
KPK juga tengah menelusuri aliran dana yang diduga terkait dengan praktik korupsi pada proyek itu.
Penyidik menyatakan akan memperluas pemeriksaan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan keseluruhan jejak transaksi yang terkait perkara ini.







