Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mantan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengembangan penyidikan terkait dugaan suap pada importasi barang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 dan melibatkan tiga orang yang sebelumnya berstatus terdakwa dalam perkara tersebut.
Ketiga saksi yang dimintai keterangan tercatat dengan inisial RZL, SIS, dan ORL.
Masing‑masing inisial tersebut merujuk pada pejabat yang bertugas sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan; Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan; serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan.
Budi Prasetyo mengatakan fokus pemeriksaan adalah mekanisme importasi serta pendalaman dugaan praktik suap dalam proses tersebut.
Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sebelumnya, perkara yang sama sudah menjerat tujuh orang sebagai tersangka.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan penyidik telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) baru.
Satu dari sprindik itu menetapkan tersangka baru, yakni pejabat Bea Cukai bernama Gatot Heroe Hernand.
Nama Gatot Heroe Hernanda juga muncul dalam persidangan setelah pemilik perusahaan kargo Blueray, John Field, mengaku menyerahkan uang sebesar Rp3,25 miliar kepada pejabat Bea Cukai yang disebutnya Gatot Heru.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, John Field menyatakan pembayaran tersebut merupakan bagian dari aliran dana total sebesar Rp61,9 miliar.
KPK menduga dana itu disalurkan kepada sejumlah pejabat Bea Cukai untuk mempermudah proses pemeriksaan dan pengeluaran barang impor di pelabuhan.







