Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua pegawai PT Sumber Cipta Griya Utama (SCGU) sebagai saksi pada pemeriksaan terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Nama kedua saksi itu adalah Anthonius Christanto Halim dan Veronica Susilo Wardhani.
Pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan jadwal pemeriksaan saksi pada Selasa 8 September 2026.
Proses pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Anthonius dan Veronica tercatat tiba bersamaan pada Selasa 8 September 2026 pukul 10.25 WIB untuk menjalani pemeriksaan.
Selain kedua karyawan SCGU, penyidik juga memanggil tiga saksi lain yakni Risky Hardyansyah yang bekerja pada perusahaan penukaran valuta asing (money changer).
Nama lainnya adalah Robert Imanuel Nunuhitu yang menjabat Direktur PT Dua Sigma Nusantara.
Notaris dan PPAT Vivi Novita Ranadireksa juga dimintai keterangan oleh tim penyidik.
Hingga saat ini, KPK belum merilis hasil pemeriksaan para saksi tersebut.
Dalam berkas perkara, MH diduga memanfaatkan posisi dan kewenangannya saat memimpin Kanwil DJP Jakarta Khusus untuk meminta bawahannya mengumpulkan dana sponsor dari sejumlah wajib pajak.
Salah satu permintaan dana berkaitan dengan acara pergelaran busana milik putri MH, Feby Paramita, pemilik merek fesyen pria FH Pour Homme.
Pada Desember 2016, Haniv disebut mengirim surel berisi instruksi kepada beberapa kepala kantor pelayanan pajak untuk mencari kontribusi dari wajib pajak guna membiayai acara tersebut.
Sejumlah wajib pajak maupun nonwajib pajak lalu ditengarai mentransfer uang ke rekening pribadi putri Haniv.
KPK mencatat penerimaan yang dikemas sebagai dana sponsor tersebut tercatat mencapai Rp804 juta.
Penyidik menyatakan perusahaan pemberi dana tidak mendapatkan keuntungan maupun eksposur sebagai imbalan atas pemberian tersebut.
Selain itu, Haniv diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valuta asing dari berbagai pihak selama periode 2014 hingga 2022.
Uang dalam bentuk asing itu dilaporkan ditempatkan melalui perantara Budi Satria Atmadi ke sejumlah instrumen deposito dengan total lebih dari Rp10 miliar.
Setelah dicairkan, dana tersebut diduga disetorkan ke rekening pribadi Haniv.
Haniv juga dituduh menukarkan valuta asing melalui beberapa perusahaan money changer dengan nilai lebih dari Rp6,6 miliar.
Secara keseluruhan, KPK menduga total gratifikasi yang diterima tersangka mencapai sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar.
Penyidikan terhadap perkara ini masih berlanjut sesuai proses hukum yang berjalan di KPK.







