Pemeriksaan terhadap Bambang Rudijanto (Rudy) Tanoesoedibjo dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Jadwal tersebut merupakan hasil penjadwalan ulang setelah Rudy tidak hadir pada pemeriksaan yang semula dijadwalkan pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Rudy, yang merupakan kakak Hary Tanoesoedibjo pemilik MNC Group, akan dimintai keterangan terkait kasus korupsi penyaluran bantuan beras Program Keluarga Harapan (PKH).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan permintaan penundaan dari yang bersangkutan telah diterima penyidik.
Budi mengatakan pernyataan mengenai penjadwalan ulang itu disampaikan pada Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Budi, penyidik meyakini Rudy akan hadir sesuai waktu yang diajukan.
Kuasa hukum Rudy, Ricky HP Sitohang, menjelaskan ketidakhadiran pada pemeriksaan sebelumnya bukan untuk menghindari proses hukum.
Ricky menyebut kliennya mempunyai agenda pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan sebelumnya dan pihaknya telah mengajukan surat permohonan penundaan sekaligus usulan jadwal baru kepada KPK.
Kuasa hukum juga menegaskan sikap kooperatif dan komitmen untuk menghormati serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku.
Penyidik KPK menyatakan keterangannya Rudy diperlukan untuk melengkapi alat bukti dan menyusun konstruksi perkara secara utuh.
Selain itu, penyidik masih mendalami peran berbagai pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Budi menambahkan apabila Rudy kembali tidak memenuhi panggilan, penyidik akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.
KPK telah menetapkan Rudy sebagai tersangka dalam perkara korupsi bansos beras PKH.
Dalam kasus yang sama, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto, juga ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022, Kanisius Jerry Tengker, turut ditetapkan sebagai tersangka.
Selain individu, KPK menetapkan PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka korporasi.
Penyidik menduga Kementerian Sosial memberi kontrak distribusi bansos beras senilai Rp335 miliar kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Rudy.
Perum Bulog disebut menawarkan biaya distribusi lebih rendah, sekitar Rp113 miliar, untuk volume pekerjaan yang sama di 15 provinsi.
KPK memperkirakan kasus ini menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp221 miliar.
Dari perhitungan penyidik, PT Dosni Roha Logistik diduga memperoleh keuntungan lebih dari Rp108 miliar.







