Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo agar bersikap kooperatif dalam pemeriksaan terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH).
Permintaan itu muncul setelah Rudy mengajukan penjadwalan ulang untuk pemeriksaan yang semula dijadwalkan pada Kamis, 6 Agustus 2026.
KPK memperingatkan bahwa ketidakhadiran saksi dapat menghambat kelancaran proses penyidikan yang sedang berjalan.
Jubir KPK Budi Prasetyo menyampaikan imbauan tersebut di Gedung Merah Putih KPK, yang dikutip Jumat 7 Agustus 2026.
Penyidik menyatakan keterangan dari Rudy diperlukan untuk melengkapi alat bukti dan merumuskan konstruksi perkara secara menyeluruh.
KPK juga tengah menelusuri peran setiap pihak yang diduga terlibat, termasuk korporasi yang diduga menerima keuntungan dari perkara ini.
Mengenai kemungkinan tindakan paksa apabila yang bersangkutan kembali mangkir, Budi mengatakan penyidik akan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan.
Rudy dipanggil sebagai saksi meskipun sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Penyidik juga menetapkan Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto, sebagai tersangka.
Satu nama tersangka lain adalah mantan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018–2022, Kanisius Jerry Tengker.
Selain individu, KPK menetapkan PT Dosni Roha Indonesia dan PT Dosni Roha Logistik sebagai tersangka korporasi.
Penyidikan mencatat bahwa Kementerian Sosial memberi kontrak distribusi bansos senilai Rp335 miliar kepada perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Rudy.
Perum Bulog disebut sebelumnya menawarkan biaya distribusi yang lebih rendah, yakni Rp113 miliar, untuk pekerjaan di 15 provinsi.
KPK memperkirakan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp221 miliar.
Dari kerugian itu, PT Dosni Roha Logistik diduga memperoleh keuntungan lebih dari Rp108 miliar.
Sebagian keuntungan tersebut diduga kemudian dialirkan ke perusahaan induk melalui mekanisme pembagian dividen.
Saat ini KPK masih merampungkan pemberkasan perkara sebelum melimpahkannya ke tahap penuntutan.







