Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penentuan lokasi pemeriksaan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menjadi wewenang penuh penyidik Kejaksaan Agung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan aspek teknis akan menjadi pertimbangan utama penyidik dalam menentukan tempat pemeriksaan.
Menurut Budi, keputusan operasional tentang lokasi pemeriksaan sepenuhnya berada pada tangan penyidik dan akan disesuaikan dengan kebutuhan proses penyidikan.
Sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK menerima penitipan tahanan Febrie dari Kejaksaan Agung.
Berdasarkan permohonan resmi Kejaksaan Agung, Febrie ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK.
Febrie menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada Jumat 24 Juli 2026 sebelum dititipkan di rutan KPK.
Petugas melaporkan Febrie tiba di Rutan sekitar pukul 23.22 WIB dengan menggunakan kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung.
Ketika turun dari kendaraan, Febrie tidak mengenakan rompi tahanan maupun borgol.
Dia sempat memberikan pernyataan singkat kepada wartawan dengan menyebut, “Enggak lah, enggak pakai rompi ya. Enggak pakai rompi ya.”
KPK menegaskan penitipan tahanan tidak merubah kewenangan penyidikan yang tetap berada di Kejaksaan Agung.
Seluruh pemeriksaan dan langkah-langkah penyidikan lanjutan tetap menjadi tanggung jawab penyidik Kejaksaan Agung.
Kejaksaan Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febrie.
Sprindik tersebut bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 dan bertanggal 20 Juli 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan Sprindik diterbitkan setelah Tim 9 menerima pelimpahan barang bukti dari Kortas Tipidkor Polri.
Penyidikan dugaan TPPU itu merupakan pengembangan dari proses hukum yang sudah berjalan sebelumnya.
Selain kasus TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti tiga perkara dugaan korupsi yang dilimpahkan oleh Kepolisian.
Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi di PT ASABRI.







