Kuota haji tambahan dari Arab Saudi dikategorikan sebagai milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan pada Kamis 20 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut muncul saat KPK menjelaskan angkanya terkait dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
Komisi Pemberantasan Korupsi menduga sejumlah pihak meraih keuntungan dari pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan.
Menurut KPK, apabila Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menerima keuntungan dari kuota yang merupakan aset negara, seharusnya keuntungan itu dikembalikan ke negara.
Taufik menegaskan bahwa pengaturan oleh Kementerian Agama yang melanggar prosedur menyebabkan kuota yang semestinya berjalan sesuai urutan justru diisi oleh pihak yang memiliki kemampuan membayar.
KPK memasukkan keuntungan tersebut ke dalam kategori “illegal gain” karena sumbernya adalah kuota milik negara sehingga dianggap menimbulkan kerugian negara.
Penyidik menilai pola pengisian seperti itu berdampak pada calon jemaah yang sudah menunggu sesuai urutan keberangkatan.
Alih-alih mengurangi antrean, kuota tambahan yang sejatinya bisa meringankan antrian diduga dipakai melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
Penyidik telah menghimpun bukti berupa keterangan saksi, dokumentasi pertemuan termasuk foto, hasil audit BPK, serta keterangan dari sejumlah ahli.
Salah satu bukti yang dicatat adalah foto yang menunjukkan terdapat PIHK yang tergabung dalam forum dan ikut menghadap kepada Menteri.
Beberapa PIHK tercatat sudah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah.
Namun, masih ada PIHK lain yang belum mengembalikan karena berpendapat kuota yang diperoleh adalah sah.
KPK menyatakan akan terus mendalami seluruh fakta terkait dugaan keuntungan tidak sah, perbuatan melawan hukum, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan tersebut.
Audit BPK, ahli keuangan negara, dan ahli hukum pidana, menurut KPK, menyimpulkan bahwa tindakan pejabat Kemenag bersama PIHK ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji 2023 – 2024 sedang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan BPK menyatakan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar.







