Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan bahwa praktik korupsi dapat memicu kerusakan lingkungan, khususnya pada kawasan hutan di Kalimantan.
Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda, menyampaikan bahwa korupsi tidak hanya berbentuk transaksi kecil atau besar, tetapi juga termasuk bentuk kebijakan yang dikenal sebagai “state capture corruption”.
Menurut Medio, ketika kebijakan publik dikompromikan, pengelolaan sumber daya alam berisiko berubah sehingga masyarakat menanggung dampak lingkungan yang tidak selalu tampak sebagai kerugian finansial langsung.
Ia menekankan pentingnya memperbesar perhatian terhadap korupsi kebijakan karena efeknya dapat melemahkan perlindungan terhadap hutan dan membuka celah bagi praktik ilegal seperti pembalakan.
Medio mempertanyakan apakah aturan tata guna lahan yang ada benar-benar dirancang untuk menjaga tutupan hutan atau justru berpotensi melegalkan aktivitas perusak seperti pembalakan liar.
Penentuan Kalimantan sebagai lokasi pelaksanaan Youth Camp 2026 didasari oleh kekayaan sumber daya alam wilayah itu, kata Medio.
Selain isu lingkungan, kegiatan tersebut dirancang untuk memasukkan pendidikan antikorupsi bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran publik sejak dini.
Medio juga menyatakan bahwa tutupan hutan Kalimantan terus mengalami penurunan sejak 1971, kondisi yang menjadi salah satu fokus materi bagi peserta Youth Camp 2026.
Youth Camp 2026 dijadwalkan berlangsung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 7-10 September 2026.
Kegiatan ini akan diikuti oleh 116 pelajar SMA, SMK, dan sederajat yang berasal dari Palangka Raya serta 13 kabupaten di sekitarnya.
Selain pemberian materi antikorupsi, peserta akan didorong menyusun proyek bertajuk Student Integrity Project yang berangkat dari persoalan di lingkungan sekolah dan komunitas mereka.
Proyek tersebut dapat berupa upaya sederhana, seperti mengurangi kebiasaan mencontek atau mendirikan warung kejujuran di lingkungan sekolah, sebagai jalan awal membangun budaya integritas.
Peserta juga akan membuat Student Journalism Project untuk mendokumentasikan dan melaporkan hasil aksi mereka, dengan tujuan melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi publik.
Medio menekankan bahwa pengawasan kebijakan lingkungan memerlukan peran aktif masyarakat, karena pilihan pemimpin politik berdampak langsung pada arah pengelolaan sumber daya alam.
Ia menambahkan bahwa membangun kesadaran politik dan integritas sejak usia sekolah merupakan investasi penting untuk mencegah korupsi yang merusak lingkungan.







