Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan bahwa korupsi dapat muncul dalam bentuk kebijakan publik, bukan hanya melalui transaksi uang tunai.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Medio Venda, kepada Pro3 RRI Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.
Medio menjelaskan bahwa selain petty corruption dan grand corruption, ada pula state capture corruption yang terkait dengan manipulasi kebijakan.
Ia menyatakan praktik korupsi lewat kebijakan sering kali sulit dideteksi karena tidak selalu menampilkan aliran uang secara langsung.
Salah satu ilustrasi yang diberikan adalah kebijakan tata guna lahan yang berpotensi mengurangi perlindungan hutan.
Dari situ, Medio mengingatkan adanya risiko kebijakan semacam itu membuka celah bagi praktik pembalakan liar.
Karena bentuknya yang tersamar, dampak korupsi kebijakan tetap dapat dirasakan luas oleh masyarakat meskipun tidak tampak berupa suap atau gratifikasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Medio mengajak masyarakat meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang menyentuh kepentingan publik.
Pengawasan menurutnya krusial terutama pada kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.
KPK memasukkan tema lingkungan ke dalam agenda Youth Camp 2026 sebagai respons terhadap masalah ini.
Acara Youth Camp 2026 dijadwalkan berlangsung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 7-10 September 2026.
Peserta terdiri dari 116 pelajar SMA, SMK, dan sederajat dari Palangka Raya serta 13 kabupaten di Kalimantan Tengah.
KPK berharap kegiatan tersebut membantu pelajar memahami keterkaitan antara integritas, antikorupsi, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari.
Medio menekankan bahwa pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya membahas kasus-kasus besar secara teoritis.
Menurutnya, pembentukan budaya integritas harus dimulai dari perilaku sederhana yang berlangsung sehari-hari.
Ia memberi contoh kebiasaan mencontek di sekolah sebagai perilaku kecil yang berpotensi berkembang menjadi norma koruptif jika dibiarkan.
Sebagai praktik konkret, Medio menyebut warung kejujuran sebagai salah satu cara memperkenalkan nilai integritas kepada siswa.
Dalam rangka penguatan kompetensi siswa, peserta Youth Camp akan menyusun Student Integrity Project yang disesuaikan dengan persoalan di lingkungan masing-masing.
Peserta selanjutnya diminta untuk mengimplementasikan proyek tersebut dan melakukan pengukuran hasil secara mandiri.
KPK juga mendorong lahirnya Student Journalism Project untuk mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek integritas para peserta.
Pendekatan ini diharapkan sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis serta membangun kesadaran kolektif di masyarakat.
Medio menegaskan pendidikan antikorupsi memerlukan keterlibatan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat luas.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menunggu tindakan penindakan dari KPK, melainkan aktif mengawasi kebijakan dan memperbaiki perilaku sehari-hari.







