KPK memperluas penyidikan dugaan suap terkait pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan menerbitkan surat perintah penyidikan umum (sprindik umum).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pengembangan perkara dilakukan melalui sprindik umum dalam keterangan tertulis pada Senin 20 Juli 2026.
Sebagai bagian dari proses itu, penyidik mulai memanggil dan meminta keterangan sejumlah pihak terkait.
Salah satu yang diperiksa adalah mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, yang pemeriksaannya berlangsung di Rumah Tahanan Tahti Polda Kalimantan Selatan.
Budi belum merinci materi pemeriksaan karena proses pemeriksaan masih berjalan.
Mulyono telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua pegawai pajak, yakni Dian Jaya Demega dan Venasius Jenarus Genggor.
Ketiganya sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Februari 2026.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terdapat permintaan uang yang disebut sebagai bentuk “apresiasi” sehubungan dengan pengurusan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik PT Buana Karya Bhakti.
Perusahaan tersebut mengajukan restitusi PPN untuk tahun pajak 2024 dengan status lebih bayar.
Berdasarkan pemeriksaan KPP Madya Banjarmasin, nilai restitusi yang diajukan mencapai Rp49,47 miliar.
Setelah dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar, nilai restitusi yang disetujui menjadi sekitar Rp48,3 miliar.
Penyidik KPK terus mendalami pengembangan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.







