Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat keterkaitan antara perkara pengadaan mesin EDC di Bank BRI dan dugaan penyimpangan pada layanan notifikasi perbankan yang melibatkan PT Telkom.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyebut adanya irisan kedua kasus karena pihak-pihak yang terkait berasal dari internal BRI.
Pernyataan itu disampaikan Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, yang dikutip pada Sabtu 1 Agustus 2026.
KPK menegaskan penyidikan terkait layanan notifikasi perbankan masih berada pada tahap awal sehingga belum ada penetapan tersangka untuk perkara tersebut.
Taufik menambahkan bahwa daftar tersangka dapat mengalami pembaruan seiring berjalannya proses penyidikan umum untuk melengkapi alat bukti.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan mesin EDC BRI.
Mereka adalah mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto; mantan Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI Indra Utoyo; serta Senior Executive Vice President Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI Dedi Sunardi.
Selain itu, dua tersangka lain berasal dari pihak swasta, yaitu Direktur PT Pasifik Cipta Solusi Elvizar dan Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja.
Dalam perkara EDC, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp744 miliar.
Kelima tersangka itu belum ditahan oleh KPK.
Soal kemungkinan pemeriksaan pejabat PT Telkom, KPK menyatakan akan memanggil pihak terkait jika diperlukan untuk melengkapi bukti penyidikan.
Achmad Taufik menuturkan hal tersebut saat memberikan keterangan pada Kamis 2 Juli 2026, dengan penekanan bahwa pemanggilan akan dilakukan bila memang diperlukan tim penyidik.
Penyidik tengah mendalami dugaan adanya pengondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk indikasi penunjukan vendor tertentu.
KPK tidak menutup kemungkinan memanggil pihak dari operator telekomunikasi seperti Telkomsel maupun vendor swasta terkait temuan-temuan tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik sudah mengantongi sejumlah individu yang diduga terlibat, namun identitas dan peran masing-masing belum dipublikasikan.
Budi menegaskan bahwa temuan awal mengindikasikan pengondisian dan kemungkinan penunjukan vendor yang tidak melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan.
Perkara yang sedang disidik meliputi pengadaan layanan notifikasi perbankan melalui pesan singkat (SMS) dan aplikasi WhatsApp.
PT Telkom disebut sebagai penyedia layanan dengan melibatkan sejumlah mitra, termasuk operator telekomunikasi.
Menurut KPK, dugaan penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi itu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara yang nilainya mendekati Rp2 triliun.
Nilai tersebut bersifat perhitungan awal dan akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam proses penyidikan yang masih berlangsung.







