KPK membuka kemungkinan memperluas penyidikan atas dugaan suap terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Keputusan untuk mengembangkan perkara akan bergantung pada temuan-temuan baru yang muncul selama proses penyidikan terhadap Suhardiman Amby dan pihak-pihak terkait.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan tim penyidik masih menggali seluruh fakta yang sudah terungkap sejak awal penanganan perkara.
Dia menyebut salah satu fokus pendalaman adalah adanya dugaan pemberian uang dalam bentuk dolar Singapura kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Penyidik intensif memanggil saksi dan meminta keterangan tambahan dari pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK tidak menutup kemungkinan melakukan pengembangan apabila ditemukan fakta-fakta lain yang berkorelasi dengan dugaan awal.
Pernyataan itu disampaikan Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026.
Menurut penjelasan penyidik, dari peristiwa tertangkap tangan terindikasi adanya pengumpulan uang yang kemudian dikonversi dalam bentuk Singapura Dolar.
Uang tersebut diduga dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada Menteri Kehutanan dalam rangka pengurusan pelepasan kawasan hutan.
Pendalaman ini dimaksudkan untuk melengkapi alat bukti terkait dugaan tindak pidana suap, termasuk kemungkinan pemeriksaan pihak lain apabila bukti dinilai cukup.
Untuk pihak-pihak lain, KPK menegaskan kapasitasnya kemungkinan besar adalah sebagai saksi dalam proses pendalaman alat bukti.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Suhardiman Amby sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain.
KPK juga menetapkan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah.
Penyidik menemukan pula dugaan penerimaan lain berupa pengumpulan dana dari pemotongan SHU 914 anggota KUD Prima Sehati.
Dana hasil pemotongan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pengurusan pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan.
Perkara ini mencuat setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui menerima amplop dari Suhardiman di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026.
Raja Juli menyatakan amplop itu telah dikembalikan melalui ajudannya dan dilaporkan ke KPK sebagai gratifikasi.
Namun KPK menyatakan laporan tersebut tidak dapat diproses melalui mekanisme pelaporan gratifikasi karena keterkaitan langsung dengan dugaan perkara suap yang tengah disidik.
Dalam pengembangan penyidikan, penyidik menyita 12.000 dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing, Juprizal.
KPK juga menyita Rp15 juta dari Asisten I Setda Kuansing, Fahdiansyah, sebagai bagian dari barang bukti.
KPK menduga uang-uang yang disita merupakan bagian dari dana yang dikumpulkan untuk kepentingan pengurusan pelepasan kawasan hutan.
Selain melakukan penyitaan, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri aliran dana dan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan.







