KPK Geledah PDAM Bandung, Buntut Dugaan Suap Yana Mulyana

Jenggala.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (8/6/2023). Penggeledahan dilakukan dalam konteks kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City, yang melibatkan Wali Kota nonaktif Bandung, Yana Mulyana (YM). Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi penggeledahan tersebut dalam pernyataannya. Ali menyebut bahwa penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus yang melibatkan YM dan beberapa pihak terkait. Ali menyatakan bahwa penggeledahan telah selesai dilakukan. Namun, saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai barang bukti yang ditemukan di lokasi penggeledahan, karena KPK masih menunggu laporan resmi dari tim penyidik. Baca juga : Sejumlah Fakta Kasus Dugaan Korupsi Yana Mulyana "Informasi terakhir, baru saja selesai. Nanti kami sampaikan kembali perkembangannya," kata Ali. Dalam kasus ini, Yana Mulyana, Wali Kota nonaktif Bandung, telah dijadikan tersangka bersama dengan beberapa pihak lainnya. Mereka antara lain adalah Dadang Darmawan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung, Khairul Rijal, Sekretaris Dishub Bandung, Benny, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA), Andreas Guntoro, Manager PT SMA, dan Sony Setiadi, CEO PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO). Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan kronologi awal penerimaan suap tersebut. Pada sekitar Agustus 2022, Andreas Guntoro dan Sony Setiadi bertemu dengan Yana Mulyana di Pendopo Wali Kota. Mereka berharap agar PT SMA mendapatkan proyek pengadaan CCTV dari Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Bandung. Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan bantuan Khairul Rijal. Baca juga : KPK Tetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Sebagai Tersangka Kemudian, pada Desember 2022, Sony Setiadi kembali bertemu dengan Yana Mulyana bersama Khairul Rijal. Dalam pertemuan ini, uang sejumlah tertentu diberikan oleh Sony kepada Yana dan Dadang untuk memastikan bahwa PT CIFO mendapatkan proyek pengadaan jasa internet di Dishub Bandung. Penerimaan uang tersebut dilakukan melalui Rizal Hilman, yang merupakan sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan Yana Mulyana. Namun, KPK tidak merinci jumlah uang yang diberikan oleh Sony kepada Yana dan Dadang. "Atas pemberian uang tersebut, PT CIFO dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet (ISP) di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek Rp2,5 miliar," kata Ghufron. Baca juga : KPK Tangkap Tangan Wali Kota Bandung Atas Dugaan Suap Selain itu, Nurul Ghufron juga mengungkapkan bahwa sekitar Januari 2023, Yana Mulyana beserta keluarganya menerima fasilitas liburan ke Thailand dari PT Sarana Mitra Adiguna (PT SMA). Pada waktu itu, Kepala Dinas Perhubungan Bandung, Dadang Darmawan, dan Sekretaris Dinas Perhubungan Bandung, Khairul Rijal, juga ikut serta dalam perjalanan tersebut. Selain fasilitas liburan, Yana juga menerima sejumlah uang dari Andreas Guntoro melalui Khairul sebagai uang saku. Uang tersebut kemudian digunakan oleh Yana untuk membeli sepasang sepatu merek LV. Tidak hanya Yana, Dadang Darmawan, Kepala Dinas Perhubungan Bandung, juga menerima uang dari Andreas melalui Khairul. Hal ini terjadi karena Dadang memerintahkan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan jasa internet (ISP) senilai Rp2,5 miliar dari tiga termin menjadi empat termin. Setelah itu, disepakati pemberian uang untuk persiapan menyambut perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Baca juga : Jelang Idul Fitri 1444 H, KPK OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana Nurul Ghufron menyatakan, "Diperoleh informasi, penyerahan uang dari Sony Setiadi (CEO PT Citra Jelajah Informatika (PT CIFO)) dan Andreas kepada Yana Mulyana menggunakan istilah 'nganter musang king'." Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh Yana Mulyana dan Dadang Darmawan melalui Khairul Rijal, jumlahnya mencapai sekitar Rp924,6 juta. Ghufron juga menyebut, "Dari hasil pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data mengenai penerimaan uang lain oleh Yana Mulyana selaku Wali Kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus diselidiki lebih lanjut." Yana Mulyana, Dadang Darmawan, dan Khairul Rijal yang dijerat sebagai penerima suap dikenakan dakwaan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 200 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sementara Benny, Sony, dan Andreas selaku pemberi disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

KPK Geledah PDAM Bandung, Buntut Dugaan Suap Yana Mulyana

Dua Lembaga Survei Rilis Kemenangan Paslon Nomor Dua, Adhitia Yudisthira Minta Tim Relawan Perkuat dan Kawal Suara

Keunggulan Suaib Mansur-Triyono Kusnan dalam Debat Calon Bupati Luwu Utara

BeritaLainnya

Dua Lembaga Survei Rilis Kemenangan Paslon Nomor Dua, Adhitia Yudisthira Minta Tim Relawan Perkuat dan Kawal Suara

Keunggulan Suaib Mansur-Triyono Kusnan dalam Debat Calon Bupati Luwu Utara

Bittime Resmi Jadi Anggota Bursa Kripto dan Kliring Komoditi Indonesia

Wujudkan Lingkungan Bersih, Kelurahan Karangmekar Gelar Gebyar Sasar Lingkungan

Mengenal Selaput Dara, Bagian dari Organ Reproduksi

Relawan dan Tukang Cukur Se-Banyuresmi Deklarasikan Dukungan Untuk Paslon Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan

Gugatan LSM Forum Peduli Toraja ke PTUN Makassar Ditolak

Ahli Beberkan Prediksi Terbaru tentang XRP, Apa yang Harus Diketahui?

Ini Isi Perintah Megawati untuk Kader PDI Perjuangan

Recommended

SBM Mobil Listrik PNS Rp 1 M, CREED: Publik Jangan Salah Tafsir

Skandal Monopoli Bunga Utang KPPU Selidiki 44 Pinjol

Kevin McCarthy, Ketua DPR AS Resmi Digulingkan

BAC Laporkan Gubernur Jabar ke Kejagung Terkait Pembangunan Masjid Al Jabbar

KPK Geledah PDAM Bandung, Buntut Dugaan Suap Yana Mulyana

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended