Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan pada Selasa 4 agustus 2026.
Penggeledahan terkait dugaan pemerasan izin tinggal WNA dan/atau penerimaan gratifikasi tahun 2022-2026, dengan tersangka mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan pelaksanaan penggeledahan tersebut.
Ia mengatakan tim penyidik mendatangi dua lokasi berbeda dan menyebut salah satu lokasi adalah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.
Taufik memastikan kegiatan penggeledahan di kedua lokasi telah diselesaikan oleh tim penyidik.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
1. Silmy Karim, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024;
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025;
3. Jaya Saputra, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat;
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal;
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal;
6. Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat;
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS;
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
KPK menyita berbagai aset senilai sekitar Rp17,5 miliar.
Barang bukti yang diamankan antara lain tujuh mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama.
“Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 Juni 2026,” kata Setyo.
Kedelapan tersangka dijerat Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan/atau Pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







