Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua kantor yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Lokasi yang diperiksa adalah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Budi menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang disita akan ditelaah untuk kepentingan proses penyidikan yang sedang berjalan.
Selain dugaan pemotongan insentif, KPK juga mendalami indikasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk persoalan pengadaan barang dan jasa.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan kedua dugaan tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Achmad Taufik menyebut penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum sehingga hingga saat ini KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka.
Penyidik menurut Taufik masih menelaah konstruksi perkara dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, sehingga identitas pihak yang diduga terlibat belum diumumkan secara rinci.
Sebelumnya, Budi Prasetyo menerangkan adanya dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang terjadi di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
Pernyataan terkait pemotongan upah pungut itu disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat 21 Agustus 2026.
Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan sebelumnya, tim KPK mengamankan uang tunai sekitar Rp1,5 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami.
Uang tersebut akan dikaji lebih lanjut dalam proses penyidikan dan pihak-pihak yang mengetahui rangkaian perkara akan dimintai klarifikasi oleh penyidik.
KPK terus menelusuri aliran dana serta menyelidiki pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari pemotongan upah pungut, namun hingga kini identitas pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum belum diungkap.







