Jenggala.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kebijakan kuota haji tambahan pada 2022. Ini dilakukan saat penyidik memeriksa Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, Senin 18 Mei 2026 malam
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhadjir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim “Penyidik juga meminta saksi menginformasikan masalah kuota haji tambahan pada tahun yang sama,” ujarnya, Selasa 19 Mei 2026.
Pemeriksaan terhadap Muhadjir terkait dengan kasus korupsi pengelolaan kuota haji 2023-2024. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tiba di Gedung KPK pukul 17.44 WIB.
Usai diperiksa pada pukul 19.44 WIB, Muhadjir hanya menjawab pertanyaan wartawan secara singkat. “Saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama pada 2022,” ujarnya.
Saat ditanya terkait materi pemeriksaan mengenai pengelolaan haji, Muhadjir menolak untuk menjawabnya. “Tanyakan langsung kepada penyidik,” ujarnya.
Muhadjir mengaku sebelumnya telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk memenuhi panggilan KPK pada hari yang sama.
“Ya saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan (pemeriksaan),” ujarnya. “Namun, setelah ramai diberitakan, saya merasa kalau ditunda akan timbul kesan jika saya menghindar,” ucapnya.
Muhadjir menambahkan pemeriksaan berlangsung singkat karena dirinya hanya menjabat Menteri Agama ad interim sekitar 20 hari. Saat ditanya terkait kuota haji pada periode tersebut, Muhadjir kembali meminta wartawan mengonfirmasi kepada penyidik KPK.
Di sisi lain, KPK menyatakan ingin mendalami tata kelola penyelenggaraan ibadah haji terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Karena itu penyidik membutuhkan keterangan Muhadjir mengenai mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan di Kementerian Agama.
“Penyidik ingin mengetahui proses dan mekanisme yang semestinya dijalankan saat pemerintah memperoleh tambahan kuota haji,” ujar Budi Prasetyo. Terutama yang terkait pembagian kuota tambahan tersebut kepada jemaah regular maupun khusus.







