Jenggala.id, Jakarta – KPK mengungkap temuan dugaan aliran dana 1 juta dolar AS yang diduga terkait dengan Pansus Hak Angket Haji DPR 2024. Temuan ini disebut sebagai fakta baru dalam penyidikan kasus korupsi kuota haji.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik tengah menelusuri dan memvalidasi informasi tersebut. Menurut Budi, pendalaman dilakukan dengan memanggil sejumlah saksi yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut.
“Terkait dengan informasi itu, KPK tentu akan menelusuri dan mendalami validitasnya. Salah satunya dengan memanggil para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK yang dikutip, Selasa 28 April 2026.
Menurut Budi, informasi tersebut muncul dalam perkembangan penyidikan dan berkaitan dengan yang terjadi dalam sidang Pansus Haji DPR. KPK memandang informasi tersebut penting untuk menguatkan konstruksi perkara.
“Maka KPK tentu akan mengonfirmasi apakah informasi itu merupakan fakta. Ini bisa menjadi fakta baru yang berkaitan dengan perkara pokok,” katanya.
Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita uang senilai 1 juta dolar AS yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Uang itu diketahui masih berada dalam penguasaan seorang saksi berinisial ZA.
Budi menegaskan, setelah penyitaan dilakukan, penyidik akan mendalami lebih lanjut asal-usul serta aliran dana tersebut. Termasuk kemungkinan pihak-pihak yang terlibat.
“Terkait dengan uang tersebut benar sudah dilakukan penyitaan. Pasca itu, penyidik membutuhkan konfirmasi dari pihak-pihak yang dapat menerangkan secara lengkap terkait aliran uang tersebut,” ujarnya.
KPK membuka peluang untuk memanggil berbagai pihak. Baik dari unsur pemberi maupun penerima, termasuk anggota DPR jika dibutuhkan dalam proses penyidikan.
“Dari sisi pemberi maupun penerima, tentu terbuka kemungkinan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya,” kata Budi.
Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 ini telah menyeret empat tersangka. Mereka, mantan Menag, Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz.
Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham. Serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Asrul Azis Taba.
KPK menduga praktik pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sarat dengan pungutan ilegal. KPK menduga menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp622 miliar.







