Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdalam pemeriksaan terkait kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.
Penyelidikan diarahkan pada dugaan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemeriksaan terhadap anggota keluarga dilakukan untuk menelusuri dan mengonfirmasi aset yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat 3 Juli 2026.
Sebelumnya, penyidik memanggil dan memeriksa tiga anggota keluarga Ma’ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Djuwarijah.
Pemeriksaan terhadap ketiga saksi digelar di Gedung Merah Putih KPK sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti penyidikan.
KPK juga membuka kemungkinan menelaah apakah hasil dugaan gratifikasi dinikmati oleh keluarga tersangka.
Budi menegaskan isu itu masih menjadi bagian materi yang sedang didalami oleh tim penyidik.
Menurut Budi, pendalaman aset dan keterlibatan pihak keluarga dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara agar bisa segera dilanjutkan, termasuk kemungkinan penahanan.
Sebelumnya, KPK juga menggali data mengenai penghasilan resmi serta adanya dugaan penerimaan uang oleh Ma’ruf selama menjabat sebagai Sekjen MPR.
Pernyataan soal klarifikasi penghasilan dan penerimaan tersebut disampaikan Budi pada Jumat 26 Juni 2026.
Usai diperiksa, Ma’ruf menyatakan penyidik menanyakan identitas, tugas, dan kebijakan yang berkaitan dengan masa jabatannya.
Pernyataan Ma’ruf disampaikan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 25 Junin2026.
KPK telah menetapkan Ma’ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa saat ia menjabat Sekjen MPR.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan berdasarkan Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999.
Saat ini, Ma’ruf Cahyono tercatat sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut.







