Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat sejumlah pihak dalam penyelidikan terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan perkara itu bermula dari laporan masyarakat.
Penjelasan resmi disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu 1 Juli 2026.
Pada April 2025 Pemkab Kuansing menggelar seleksi untuk jabatan Sekretaris Daerah yang diikuti dua kandidat.
Kedua peserta adalah Fahdiansyah, yang menjabat Asisten I sekaligus Plt Sekda saat itu, serta Zulkarnain yang kala itu memimpin Dinas PUPR.
Menurut penyidik, Bupati Kuansing Suhardiman Amby diduga mensyaratkan pemberian sebuah mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S sebagai kelengkapan untuk kelolosan calon Sekda.
Hanya Zulkarnain yang dilaporkan memenuhi permintaan tersebut sehingga ia ditetapkan sebagai Sekda Kuansing.
Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Zulkarnain disebut membeli satu unit Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga sekitar Rp2,05 miliar.
Pembelian dilakukan lewat skema kredit dengan angsuran Rp46,5 juta per bulan selama lima tahun.
Karena dianggap tidak memenuhi syarat kemampuan keuangan, pengajuan kredit menggunakan identitas Dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.
Penyidikan KPK juga menemukan indikasi skema serupa pada pengisian Kepala Dinas PUPR pada 2021.
Dalam peristiwa itu, Zulkarnain diduga memberikan satu unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Suhardiman saat yang bersangkutan menjabat Plt Bupati.
Ardiles diduga berperan membantu pembelian kedua kendaraan agar perusahaan yang ia pimpin tetap memperoleh proyek di lingkungan Pemkab Kuansing.
Temuan KPK menunjukkan Ardiles memperoleh sedikitnya 13 proyek di Dinas PUPR Kuansing pada 2022 serta sejumlah proyek pada 2025-2026.
Penyidik juga mengungkap dugaan upaya menghilangkan barang bukti; Toyota Land Cruiser dilaporkan hendak dijual ke sebuah showroom setelah Suhardiman menyadari adanya pemantauan KPK.
Selain perkara suap kendaraan, KPK mendalami dugaan penerimaan lain terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
Penyidik menduga uang yang diminta berkaitan dengan pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi petani.
Berdasarkan hasil penyidikan, KPK menetapkan tiga tersangka yakni Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant.
Ketiganya ditahan untuk 20 hari pertama; khusus untuk Bupati dan Sekda, penahanan berlangsung mulai 1 hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.







