KPK menyatakan belum dapat memastikan apakah Winda Lorenza Gowasa yang meninggal di Medan merupakan saksi dalam perkara dugaan suap di Bea Cukai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada awal April 2026, tetapi yang bersangkutan tidak hadir ketika dipanggil.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.
Budi menjelaskan pemanggilan terhadap WL terkait upaya penyelidikan yang menyorot dugaan aliran uang dan aset yang berhubungan dengan perkara ini.
Menurut Budi, pemeriksaan itu dimaksudkan untuk menggali pengetahuan saksi mengenai dugaan pergerakan dana atau kepemilikan aset yang terkait dengan salah satu tersangka.
Penyidik KPK masih melakukan penelusuran atas aset yang diduga berasal dari atau terkait praktik suap di lingkungan Bea Cukai sebagai bagian dari pengembangan perkara dan usaha memulihkan keuangan negara.
Proses penyidikan juga sedang dikembangkan melalui surat perintah penyidikan yang aktif, dengan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mendapatkan alat bukti tambahan.
Seluruh fakta yang keluar dalam persidangan akan dianalisis oleh jaksa penuntut umum KPK dan dapat dimanfaatkan untuk memperluas ruang lingkup penyidikan.
Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal secara tidak wajar di Medan, Sumatra Utara, pada Minggu 2 Agustus 2026, dan keluarga melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan sehingga kasus itu ditangani polisi.
Polrestabes Medan menyebut penyelidikan menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI), termasuk pemeriksaan identifikasi oleh Inafis, forensik digital, kedokteran forensik, serta laboratorium forensik.
Penyidik juga melibatkan pemeriksaan balistik dan psikologi forensik dalam rangka melengkapi investigasi tersebut.
Divisi Propam Polda Sumatra Utara menempatkan mantan suami korban, Bripka Imansyah Harefa, di tempat khusus (Patsus) selama 30 hari terkait penanganan senjata api dinas.
Kasus kematian Winda mendapat perhatian DPR RI, dengan anggota Komisi III mendesak agar kepolisian mengusut perkara ini secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.







