Jenggala.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menghormati dan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga independensi lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan putusan tersebut dinilai tepat dan proporsional dalam menjawab berbagai potensi multitafsir. “KPK menghormati dan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang kami nilai sudah tepat, proporsional, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Budi dalam keterangannya yang dikutip, Jumat 1 Mei 2026.
Menurut Budi, putusan MK tidak hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga menjaga marwah independensi KPK. Selain itu, mekanisme yang diatur dinilai mampu meminimalkan potensi benturan kepentingan.
“Putusan ini tidak hanya menutup ruang multitafsir, tetapi juga tetap menjaga marwah independensi KPK. Sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan melalui mekanisme nonaktif dari jabatan sebelumnya,” katanya.
KPK menegaskan bahwa integritas dan independensi tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Hal tersebut diperkuat melalui sistem kerja kolektif kolegial di internal lembaga.
“Setiap keputusan strategis diambil secara bersama-sama oleh pimpinan. Sehingga ruang subjektivitas dapat ditekan, checks and balances tetap terjaga, dan akuntabilitas publik semakin kuat,” ujar Budi.
KPK memandang putusan MK tersebut semakin memperkuat tata kelola kelembagaan agar tetap profesional, independen. Serta, efektif dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi.
Dengan adanya putusan ini, KPK optimistis dapat terus menjaga kepercayaan publik. Sekaligus meningkatkan kinerja dalam upaya penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia.
Sbelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pimpinan komisi antirasuah kini tak wajib melepas jabatan atau profesi sebelumnya.
Putusan ini dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan Nomor 70/PUU-XXIV/2026 di gedung MK. Pimpinan KPK disebut cukup berstatus nonaktif dari profesi sebelumnya selama menjabat.
“Mengabulkan permohonan para pemohon. Untuk sebagian,” kata Suhartoyo ketika membacakan amar putusan.
Dalam amar putusannya, MK menyatakan kata ‘melepaskan’ pada Pasal 29 huruf i bertentangan dengan UUD 1945. “Dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘nonaktif dari,” ujarnya.







