Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada 15 rumah yang diduga terkait kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Dari jumlah tersebut, 10 rumah berada di Pemalang, dua di Tegal, dua di Pekalongan, dan satu di Semarang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dari rangkaian penggeledahan tim penyidik mengamankan dokumen serta barang bukti elektronik.
Ia menjelaskan penggeledahan berlangsung mulai Rabu hingga Sabtu, 5-8 Agustus 2026, dengan pernyataan yang disampaikan pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Dokumen yang disita berkaitan dengan proyek yang sedang dan akan dilaksanakan di Dinas PUPR Kabupaten Pemalang.
Penyidik juga menyita perangkat telekomunikasi berupa telepon seluler dan sejumlah file elektronik.
Selain itu, tim mengamankan rekaman kamera pengawas (CCTV) dari sebuah hotel di Magelang sebagai bagian dari barang bukti.
Seluruh barang bukti yang dikumpulkan akan dianalisis lebih lanjut dan menjadi bahan pendalaman oleh penyidik untuk memperkuat konstruksi perkara.
Analisis juga ditujukan untuk mengidentifikasi peran masing-masing pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta dan Pemalang terkait perkara yang sama.
KPK telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini, antara lain Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro; orang kepercayaan Anom, Mohamad Haris; staf administrasi KPK yang berasal dari Polri, Setya Budi Dias; serta ayahnya, Lilik Budi Suprianto.
Penyidik menduga Lilik bersama Setya Budi Dias terlibat dalam upaya meyakinkan Anom memiliki akses terhadap informasi penanganan perkara di lembaga antirasuah.
Proses pemeriksaan terus berlanjut dan penyidik masih mendalami dugaan pemerasan tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.







