Komisi Perlindungan Anak Indonesia meluncurkan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Perlindungan Anak Generasi 3 (SIMEP PA generasi 3) pada Rabu, 2 September 2026 di Jakarta.
Sistem ini dirancang untuk mencatat seluruh pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ketua KPAI Aris Adi Leksono memaparkan fungsi utama instrumen pengawasan tersebut dalam acara peluncuran.
Menurut Aris, pemantauan melalui SIMEP PA generasi 3 meliputi aspek hak sipil, kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan hukum anak.
“Pemantauan mencakup pemenuhan hak dasar maupun hak perlindungan anak,” terang Aris saat menjelaskan ruang lingkup sistem.
Aris juga menyatakan harapannya bahwa hadirnya sistem baru ini akan meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak di semua level pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan diharapkan membantu anak-anak tumbuh dan berkembang secara optimal.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan data penanganan kasus yang menjadi perhatian kementeriannya.
Arifah mencatat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menangani 35.920 kasus sepanjang 2025.
Ia menjelaskan tingginya angka tersebut salah satunya disebabkan oleh keberanian korban untuk berbicara dan melaporkan pengalaman mereka, termasuk laporan tentang peristiwa yang terjadi tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa korban dilaporkan baru berani menceritakan kekerasan yang dialami hingga sepuluh tahun sebelumnya, menurut Arifah.
Arifah menekankan bahwa perlindungan anak harus dijalankan secara sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Dia menilai peningkatan pelaporan menunjukkan tumbuhnya kesadaran publik serta kepercayaan pada penegak hukum.
Arifah juga menegaskan peran strategis KPAI sebagai lembaga independen dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
“Dengan adanya SIMEP PA generasi 3 ini yang baru saja diluncurkan dapat membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno hadir dan memberikan apresiasi atas upaya KPAI memperkuat sistem perlindungan anak.
Pratikno berharap sistem baru ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan layanan bagi anak.
“Pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan hak anak dan menjamin akses pendidikan bagi anak – anak dari keluarga menengah ke bawah melalui sekolah rakyat,” kata Pratikno.
Penguatan koordinasi tersebut dipandang penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di seluruh wilayah.
Pihak penyelenggara menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan target generasi emas Indonesia di masa datang.







