Pemerintah Provinsi Bali menegaskan tidak ada komunitas warga negara asing yang beroperasi secara eksklusif di daerah tersebut.
Keputusan ini dikemukakan Gubernur Wayan Koster usai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bali pada Selasa (28/7) di Denpasar.
Rapat itu digelar untuk merespons kekhawatiran publik terkait aktivitas komunitas Entourage Bali di kawasan Canggu.
Isu mencuat setelah sebuah acara lari dengan konsep Silent Disco dinilai menutup akses bagi warga negara Indonesia, sehingga memicu reaksi masyarakat.
Koster mengingatkan bahwa meskipun pada masa lalu pernah ada pemukiman khusus seperti Kampung Rusia, kondisi sekarang berbeda dan tidak ada pemukiman eksklusif serupa.
Terkait tudingan diskriminasi, Gubernur menyatakan pemberitaan yang beredar tidak sepenuhnya akurat karena terdapat pula peserta WNI dalam kegiatan tersebut.
Dalam pertemuan hadir unsur Pemprov Bali, Polda Bali, Kodam IX/Udayana, Kejaksaan Tinggi Bali, Binda Bali, BNN, dan Imigrasi.
Para pihak tersebut menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Bali tetap dalam keadaan aman dan kondusif.
Koster meminta masyarakat cermat memilah informasi di media sosial agar dinamika digital tidak membentuk persepsi yang keliru mengenai situasi nyata di lapangan.
Laporan dari Kapolda, Danrem, Kajati, hingga Kabinda, menurutnya, secara konsisten menunjukkan stabilitas situasi di Bali.
Pemprov Bali bersama aparat penegak hukum akan terus melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas WNA sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Langkah ini ditempuh untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia sekaligus menegakkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Menanggapi dampak isu yang membuat beberapa komunitas lari menghentikan kegiatan fun run, Koster meminta agar kegiatan olahraga komunitas dilanjutkan seperti biasa dan tanpa kepanikan.
Pemerintah daerah mendukung pengembangan sport tourism selama kegiatan tersebut mematuhi peraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Menurut Koster, aktivitas lari yang dilaksanakan pada pagi hari akan tetap diizinkan selama berjalan normal dan tidak mengganggu publik.







