Gubernur Bali Wayan Koster meminta KONI Bali melakukan pembenahan total untuk meningkatkan prestasi olahraga daerah.
Perbaikan dimaksud meliputi sistem pembinaan atlet, penyediaan sarana-prasarana, serta kesiapan pendukung lainnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat membuka Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) KONI Bali 2026 di Denpasar, Selasa (21/7).
Ia menekankan pentingnya perencanaan dan komitmen kolektif dalam pengelolaan organisasi olahraga.
“Tanpa perencanaan matang, komitmen bersama, dan kesadaran yang baik, mustahil sebuah organisasi dapat berjalan optimal,” tegas Koster.
Koster meminta KONI fokus mematangkan pembinaan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2027 di Kabupaten Buleleng.
Selain itu, ia menekankan persiapan atlet menuju PON XXII 2028 di NTB-NTT agar berjalan simultan dan terukur.
Menurutnya, persiapan pembinaan harus mencakup kesiapan fisik, strategi pertandingan, dan kondisi kesehatan atlet.
“Jika semua terpenuhi, atlet akan fokus dan bertanding maksimal demi membela tanah kelahirannya,” ujar Koster.
Terkait target nasional, ia berharap peringkat Bali yang sebelumnya berada di posisi ke-7 bisa meningkat ke papan atas.
“Khusus untuk PON mendatang, saya berharap Bali bisa menembus posisi 5 besar, atau setidaknya mempertahankan peringkat ke-7,” tambahnya.
Menjawab arahan gubernur, Ketua Umum KONI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan komitmen membangun iklim olahraga profesional dan bebas dari kepentingan politik.
Rakerprov 2026 dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan Porprov 2027 agar tidak terkendala masalah teknis maupun administrasi.
Giri Prasta juga menyatakan upaya peningkatan kualitas kejuaraan dengan melibatkan KONI kabupaten/kota secara aktif.
Ia menegaskan bahwa tatanan baru ini bertujuan menutup ruang bagi kepentingan politik dan murni fokus pada prestasi olahraga.
Selain itu, KONI Bali mematangkan agenda pemusatan latihan daerah (pelatda) dan pelatnas menjelang Pra-PON.
Dalam hal keuangan, Giri Prasta menjamin akuntabilitas dan kepatuhan pada aturan dalam pengelolaan anggaran organisasi.
“Kami memegang teguh prinsip patuh aturan dan siap bertanggung jawab penuh. Seribu rupiah pun dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan sesuai tupoksi,” pungkasnya.







