Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyimpangan dalam pembiayaan yang dikelola PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) terkait proyek pengadaan batu bara PT PLN Batubara periode 2019 hingga 2020.
Penyidikan mencatat kerugian negara sebesar Rp38,9 miliar akibat mekanisme pembiayaan yang bermasalah.
Penyidik telah menahan dua tersangka yang diduga bertanggung jawab atas pemberian fasilitas invoice financing tersebut.
Saat ini penyitaan aset masih berlangsung dan tim penyidik terus menelusuri keberadaan aset lain yang diduga terkait perkara ini.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengestimasi nilai kerugian negara setelah bukti-bukti dikumpulkan selama proses penyidikan berlangsung.
Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Danny Yulianto menyampaikan bahwa sisa kerugian negara akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam persidangan.
Ia menambahkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme penggantian kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disampaikan di Mabes Polri Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Perkara bermula dari pemberian fasilitas invoice financing oleh PT Perusahaan Pengelola Aset kepada PT Bintang Abadi Sempurna untuk mendukung proyek pengadaan batu bara kepada PT PLN Batubara pada 2019 hingga 2020.
Dokumen persetujuan investasi mencatat fasilitas awal senilai Rp50 miliar.
Namun penyaluran dana melampaui nilai tersebut, mencapai sekitar Rp67,31 miliar melalui delapan kali pencairan berbeda.
Penyidik menemukan beberapa penyimpangan prosedural saat pemberian fasilitas tersebut, termasuk tidak dilaksanakannya due diligence dan analisis risiko.
Verifikasi keabsahan dokumen invoice juga dinyatakan tidak dilakukan secara memadai oleh penyidik.
Selain itu, mekanisme cash collateral tidak dijalankan sesuai prosedur pembiayaan perusahaan yang seharusnya berlaku.
Temuan lain menunjukkan adanya dugaan rekayasa rekening koran yang mendukung proses pencairan dana kepada pihak penerima pembiayaan.
Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Ahmad Yusuf Afandi menegaskan bahwa penyidik menilai perkara ini bukan sekadar kesalahan administrasi biasa.
Menurutnya, rangkaian tindakan diduga dilakukan secara sadar, terstruktur, disengaja, dan saling berkaitan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara ini dan memastikan pemulihan kerugian negara.







