Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, meminta penyidikan dugaan korupsi distribusi batu bara untuk PLTU milik PT PLN (Persero) dilakukan secara menyeluruh.
Ia menegaskan penelusuran tidak cukup berhenti pada pelaksana di lapangan tetapi harus melacak pihak-pihak yang diduga menjadi sumber permasalahan tata kelola sektor batu bara.
Deddy secara tegas menyarankan pihak berwenang memeriksa Menteri ESDM dan menyatakan, “Kalau mau menyelidik sengkarut dan korupsi di batu bara, yang pertama harus diperiksa adalah Menteri ESDM, si bolu ketan!! Di sana sumber masalahnya menurut yang saya dengar!,” dikutip Rabu (15/7/2026).
Perkembangan penanganan perkara ini memasuki babak baru setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri melimpahkan berkas ke Kejaksaan Agung.
Plt Jampidsus Kejaksaan Agung, Rudi Margono, membenarkan pelimpahan tersebut dan menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka.
Rudi menyebut salah satu tersangka berasal dari pihak swasta dan yang kedua berinisial F saat memberi keterangan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Kasus ini diketahui naik ke tahap penyidikan sejak 4 Juli 2026 dan terkait dugaan penyimpangan distribusi batu bara yang mengganggu pasokan bahan bakar beberapa PLTU.
Penyidik menemukan indikasi praktik bermasalah yang berlangsung dalam rentang waktu 2018 hingga 2026.
Dalam penyelidikan juga teridentifikasi dugaan keterlibatan dua korporasi, yaitu PT OBP dan PT BRA.
Beberapa modus yang diduga digunakan antara lain manipulasi kualitas batu bara sehingga spesifikasi yang dikirim tidak sesuai kontrak dengan PT PLN.
Selain itu, penyidik mencatat indikasi manipulasi kuantitas, di mana volume yang diterima pembangkit lebih sedikit dibandingkan angka pada dokumen resmi.
Diduga ada pula manipulasi dalam mekanisme pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Kabag Ops Kortastipidkor Polri, Kombes Ahmad Yusuf Afandi, menjelaskan, “Batu bara yang seharusnya bertahan lama, ternyata hanya cukup untuk waktu singkat. Kekurangan pasokan inilah yang menyebabkan blackout.”
Pihak kepolisian menyebut blackout melanda sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian wilayah Jabodetabek, hingga Sumatra.
Kepolisian menegaskan gangguan pada kabel transmisi di Sumatra pada Mei lalu tidak terkait dengan perkara korupsi distribusi batu bara yang sedang ditangani.
Berdasarkan estimasi awal penyidik, nilai kerugian negara akibat dugaan praktik tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun.
Deddy kembali menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor energi harus komprehensif agar semua pihak yang diduga bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ia menambahkan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada tingkatan operasional bila ada indikasi keterlibatan aktor lain dalam rantai kebijakan dan tata kelola.







